Rakor PAKEM Siap Tangkal Aliran Sesat dan Radikal di Kepri



WARTAKEPRI.CO.ID, TANJUNG PINANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau melaksanakan rapat Koordinasi bersama Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) di Aula Kejati Kepri, Kamis (12/09/2019).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri
Edi Birton, SH MH membuka acara dan dilanjutkan paparan dari Agustian Sunaryo, SH.MH selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Turut hadir Perwakilan dari Binda KesbangPol, Kasubdit Dirintelkam Polda Kepri Kasi Intel Korem 033 / Wira Pratama, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Kepri dan Para Kasi Pada Bidang Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Kajati Kepri dalam sambutannya mengatakan, bahwa tim Pakem dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tugas dan Kewenangan Kejaksaan.

“Tim ini dibentuk sebagai wadah konsultasi sebelum kami mengambil keputusan terkait adanya aliran yang tidak diakui dan berkembang di Provinsi Kepri,” ucapnya.

Edi mengatakan, Berkaitan dengan ajaran atau aliran tertentu, tentu harus dicegah jika terjadi ke depan, baik aliran agama, kepercayaan maupun mistik. “Ini perlu ada pengawasan dari tim Pakem, agar tidak meresahkan masyarakat bahkan tindakan-tindakan yang menyimpang,” lanjutnya.

Kajati juga mengingatkan agar aliran-aliran lain tidak dimanfaatkan sebagai media atau cara dalam tahun politik tahun kedepan.

Ia justru berharap agar tim Pakem dapat menjalani tugas dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang.

“Semua informasi yang berkembang termasuk aliran yang tidak diakui dan terkesan menyesatkan masyarakat. Mari jaga persatuan, toleransi dan sikap saling menghormati di tengah keberagaman ini,” ungkapnya.

Maksud dan Tujuan Rapor Tim Pakem dalam rangka terwujudnya Provinsi Kepri yang aman dan kondusif sehingga perlu dilakukan upaya upaya deteksi dini, cipta kondisi dan cipta opini dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum dengan penguatan sinergitas pemangku kepentingan.

Kajati juga menjelaskan, Tim Pakem akan menjadi media untuk saling membagi informasi dan memperkuat konsolidasi dengan berbagai elemen guna mengantisipasi dan mencegah penganut aliran yang tidak diakui dan justru meresahkan masyarakat.

“Terkait dengan ajaran atau aliran yang menyimpang dan meresahkan masyarakat, apa pun bentuknya harus dicegah dan disikapi sejauh bertentangan dengan Undang-Undang dan Pancasila.

Meskipun kita hidup di tengah keberagaman agama kepercayaan, namun hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan diakui oleh Negara dan masyarakat,” tutupnya. (Ism)







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA