Jangan Tertipu Beli Kavling Siap Bangun, BP Batam Tida Beri Izin KSB Sejak 2016



WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengingatkan masyarakat di Batam atau warga yang baru di Batam untuk tidak membeli kavling siap bangun yang lokasi lahannya tidak pernah dialokasikan BP Batam sebelumnya. Bahkan, BP Batam tidak lagi mengeluarkan izin program KSB di Batam setelah tahun 2016.

“BP Batam berkepentingan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang hal ini, agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan terkait penawaran jual beli lahan KSB,” ungkap Direktur Humas dan Promosi BP Batam, di Gedung Marketing BP Batam, Jumat (2/8/2019).

Hadir juga Direktur Lahan BP Batam Imam Bachroni, Purnomo Andiantono selaku Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana, dan Edi Santoso Direktorat Pengamanan BP Batam.

BP Batam menyampaikan hal ini karena tidak sedikit masyarakat ada yang menjadi korban penipuan. Ironinya, dari iklan atau beberapa penawaran penjualan kaveling mengatasnamakan KSB, ada nominal yang harus dibayarkan warga yang ingin membeli kavling siap bangun. Dan tak sedikit yang menjadi korban dalam kasus ini.

Dendi menghimbau masyarakat agar waspada dan berhati-hati terhadap penawaran mendapatkan lahan yang diperjualbelikan dengan mengatasnamakan program KSB.

Masyarakat, sambung Dendi, harus paham bahwa jika ada pihak yang menawarkan jual beli lahan untuk KSB maka hal tersebut masuk dalam kategori ilegal.

“Patut diduga itu ilegal, karena kami sejak 2016 tidak lagi mengeluarkan izin untuk pematangan lahan untuk program KSB,” tegasnya.

Jika ada masyarakat yang masih ragu terkait hal tersebut, tambah Dendi, dapat datang langsung ke Kantor BP Batam, tepatnya di bagian administrasi lahan Direktorat Lahan BP Batam.

Bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mendapat izin tahun sebelum 2016 terkait program KSB, hanya berupa izin pematangan lahan. Bukan untuk penjualan kaveling, karena untuk alokasi lahan tetap kewenangan BP Batam.

Pihak BP Batam dari Diretorat Pengamanan juga mengingatkan tentang adanya aturan hukum serta sanksi pelanggaran undang undang bagi pihak pihak yang memperjual belikan kavling secara tidak resmi.(*)

Video : Andi Pratama







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA