Ranperda DPRD Anambas Untuk Penanggulangan Bencana dan APBD 2018 Anambas



WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS- Ranperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA)Tentang Pengambilan Persetujuan Terhadap Penanggulangan Bencana, Penyampaian Pandangan Umum Terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 dan Inisiatif DPRD Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten.

Kepulauan Anambas, di Ruang Rapat Paripurna DPRD KKA (Lantai I), Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), telah berlangsung kegiatan Ranperda DPRD KKA tentang Pengambilan Persetujuan terhadap Penanggulangan Bencana, Penyampaian Pandangan Umum terkait APBD tahun anggaran 2018, dan Inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Senin (29/7/2019).

Ranperda DPRD Anambas Untuk Penanggulangan Bencana dan APBD 2018 Anambas

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Imran (Ketua DPRD KKA) dan dihadiri antara lain Abdul Haris, SH (Bupati KKA), Taufik Efendi (Sekretaris DPRD KKA), Syaharuddin (Kabankesbangpol KKA), Syamsir Umri (Wakil Ketua I DPRD KKA), Peltu Amrul Plh Danramil 02 Tarempa dan perwakilan Fraksi Partai Politik, OPD KKA, serta diikuti sekitar 100 peserta.

Abdul Haris, SH (Bupati KKA) dalam penyampaiannya mengatakan, antara lain, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan merupakan potensi yang disinergikan sebagai solusi alternatif masalah fiskal suatu daerah.

Dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dipandang sangat potensial untuk dikembangkan potensi tersebut dapat maksimal jika didukung oleh peran sektor industri dan energi.

Secara reguler TJSL atau CSR telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu pada UU 25 Tahun 2007 pasal 15 tentang Penanaman modal dan UU 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan terbatas.

TJSL merupakan bentuk Implementasi dari konsep Good Corporate Govarence dimana perusahaan sebagai entitas bisnis turut bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

Agar pada pelaksanaan Ranperda ini agar dapat dipastikan Kepastian dan perlindungan Hukum pada Pelaksanaan program TJSL tersebut di KKA.

Fraksi Fraksi juga menyampaikan terhadap rancangan pertanggungjawaban APBD tahun 2018 antaranya adalah Pandangan Umum Fraksi PPP Plus Agar pemerintah dapat lebih cermat dalam menetapkan proyeksi pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

Pandangan Umum Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (AKIR), Agar mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemeliharaan Infrastruktur Jalan setiap tahun telah dianggarkan belanja pemeliharaan pada dinas PUPR untuk pemeliharaan jalan pada jalan Semen Panjang, Jalan Pasar Ikan, dan Jalan Tanjung Lambai.

Upaya Pengentasan Kemiskinan pemerintah KKA dibentuk Tim koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pengoptimalan promosi pariwisata di Kab. Kepulauan Anambas.

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pemerintah telah menganggarkan 100 % BPJS.

Pandangan Umum Fraksi Partai Bulan Bintang sbb: Dengan pandangan tersebut kedepannya pemerintah Anambas lebih kreatif lagi dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kesepakatan Ranperda DPRD KKA tentang Pengambilan Persetujuan terhadap Penanggulangan Bencana, Penyampaian Pandangan Umum terkait APBD Tahun Anggaran 2018, dan Inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah melalui proses pembahasan agar tepat sasaran dan tepat guna dalam mengantisipasi Penanggulangan Bencana yang ada di Anambas.(Rama)







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA