Syamsul Paloh Nilai Ada Sejumlah Target KPK ke Kepri, dan Ingatkan Investor Lahan





WARTAKEPRI.co.id,BATAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali berkunjung ke kepulauan Riau. Dalam kunjungan KPK kepri salah satunya ke kantor BP Batam jadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat atas hingga bawah khususnya Batam kepulauan Riau. Kedatangan KPK untuk penyelesaian aset antara BP Batam, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintahan Provinsi Kepri.

Menanggapi hal tersebut, Syamsul Paloh dari Kadin Batam mengatakan bahwa terkait kunjungan komisi anti rasuah yang sebelumnya telah menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun, terkait kasus suap reklamasi yang menggemparkan masyarakat kepulauan Riau.

“Jadi, menurut Syamsul, Keberadaan KPK semakin rutin ke Kepri khususnya Batam, apa ada yang di target, tidak semata hanya berkunjung biasa saja,” ujar Syamsul Paloh Selasa (23/7/2019) melalui pesan Whatsaapnya.

Syamsul menjelaskan, kemungkinan agenda dan target KPK bertandang ke Batam diantaranya pertama, soal proses pengalokasian pemanfaatan ruang laut di Kepri khususnya Batam atas dasar aturan dan ketentuan sampai terbit dan dapatnya IP (Ijin prinsip) kepada pengusaha atau perusahaan.

Target kedua lanjut Syamsul, soal pengalokasian lahan yang mencakup proses permohonan, penerbitan IP, faktur UWTO, PL , SKEP, SPJ dan HPL serta spekulan, broker, lahan tidak produktif (lahan tidur), tidak sesuai perjanjian atau perencanaan yang terindikasi terjadinya gratifikasi dan korupsi (kolaborasi korupsi).

Berkaitan dugaan target KPK itu, Syamsul mengingatkan kepada pengusaha, perusahaan, Investor yang telah mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam saat ini secara langsung atau dari tangan pengusaha jual beli bawah tangan secara notarial untuk segera melaporkan alokasi lahan itu ke BP Batam

“Coba bayangkan saja, Lokasi lahannya sampai saat ini tidak diproduktifkan atau dibangun sesuai dengan perjanjian dan perencanaan (lahan tidur) agar segera mengajukan permohonan pengembalian lokasi lahan tersebut kepada BP Batam dan melakukan proses administrasi dokumen serta pengembalian UWTO sesuai aturan,untuk tindak lanjut, agar BP Batam dapat melakukan proses pengalokasian lokasi kepada Investor yang profesional, mapan serta berkemampuan secara sarana, prasarana, materil dan siap bangun sesuai peruntukan,”sebut Syamsul

Syamsul menegaskan, Bukan malah lokasi lahan tersebut di spekulasikan atau di Brokerkan (di jual belikan) sampai lahan tersebut pembiaran tidak di bangun menjadi tidak produktif atau lahan Tidur. Hal ini sama saja tujuan menghambat INVESTASI serta hambatan kemajuan pengembangan Batam,”tegasnya.

Syamsul menilai bila BP Kawasan Batam yang dalam hal ini pimpinan BP Batam harus berani menindak tegas mengambil sikap dan bila perlu beri warning keras atau membatalkan pengalokasian lahan tersebut dengan memproses administrasi pengembalian UWTO serta melelang alokasi lahan pencabutan kepada pengusaha atau calon Investor yang benar benar mapan, mampu secara sarana prasarana untuk membangun dan mengembangkan sesuai peruntukan serta perencanaan,”tutupnya.(*)

Tulisan : Taufik Ch



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA