HMI Tanjungpinang Bintan Ajak Tim KPK Keliling Kabupaten dan Kota di Kepri Dulu



WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Kasus Korupsi di Kepulauan Riau direspon pihak HMI Cabang-Tanjungpinang-Bintan. Ketua Umum HMI Cabang Tanjungpinang-Bintan Muh. Arifin yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan cepat-cepat pulang dari Kepulauan Riau.

Korupsi merupakan kejahatan non meliter yang masuk dalam daftar permasalah terbesar negara Indonesia yang tidak kunjung usai sampai dengan hari ini. Kasus Korupsi Indonesia bukan lagi persoalan main-main. Bulan Februari 2019 ICW (Indonesia Corruption Watch) merilis kasus korupsi di Indonesia sudah satidum 3.

Kasus Operasi Tangkap Tangan terhadap Kepala Dinas dan menyeret orang nomor satu Provinsi Kepulauan Riau.
Terseretnya Gubernur Kepri dalam kasus dugaan Korupsi menjadi pukulan telak bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Terlepas dari dugaan adanya “pemain pihak ketiga (menjebak)” serta munculnya dukungan moril Kepada Gubernur Kepulauan yang memiliki kedekatan yang kuat dimasyarakat, aktif dalam semua kegiatan masyarakat, religius “subuh keliling” dan suport besar tehadap program keagamaan, namun dukungan terhadap lembaga pemberantasan korupsi harus terus diberikan demi bersihnya Kepulauan Riau dari kasus Korupsi.

” Kasus korupsi adalah musuh kita semua, tidak ada yang boleh kebal hukum, salah tetaplah salah dan harus diproses dengan berkeadilan karna kita Ingin menghadirkan daerah kita bersih dari kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat,” jelas Arifin, dalam siaran persnya, Sabtu (13/7/2019).

Secara definisi dalam kacamata hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2018 yang gubris oleh ICW pada April 2019 kerugian negara akibat korupsi sudah mencapai 9.29 Triliun.

Sebagai daerah yang terkenal dengan bunda tanah melayu, orang melayu menjunjung tinggi kejujuran Arifin merasa prihatin dengan kondisi Provinsi Kepulaun Riau, karena sudah cukup banyak kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat dari Kepulauan Riau.

Arifin menegaskan Provinsi Kepulauan Riau harus kita jaga secara bersama, oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jangan Cepat-cepat Pulang.

Mari keliling lagi ke Kabupaten Kabupaten dan kota di Kepri lebih lama. Jika perlu mahasiswa khusunya HMI dilibatkan kami siap membantu untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di Kepulauan Riau (pungkasnya).

Siapa saja harus diproses dan diungkap. Jika terbukti maka proses harus dijalankan, tidak boleh ada yang melindungi, KPK harus berani mengungkap dengan berkeadilan.(*)

Tulisan : Muh Arifin Ketum HMI Cab Tanjungpinang







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA