Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan Inisiatif DPRD Anambas



WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2018 dan Inisiatif DPRD Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perusahaan Kepada Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Anambas lantai I jalan Imam Bonjol Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Selasa (9/7/2019)

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Imran (Ketua DPRD KKA) dan dihadiri antara lain Abdul Haris (Bupati KKA), Wan Zuhendra (Wakil Bupati KKA), Sahtiar (Sekda KKA), Taufik Efendi (Sekretaris DPRD KKA), Ekodesi (Kabankesbangpol KKA), Syamsir Umri (Wakil Ketua I DPRD KKA) dan perwakilan Fraksi Partai Politik, OPD KKA, serta diikuti sekitar 100 peserta.

Abdul Haris (Bupati KKA) mengatakan, antara lain Penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai amanat peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Materi yang diberikan kepada DPRD dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah meliputi 7 komponen yakni, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Akuitas, Catatan atas Laporan Keuangan TA 2018.

Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar RP. 826.203.547.568,75 sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar RP. 837.725.038.534,17.

Belanja Daerah dianggarkan sebesar RP. 876.478.488.458,09 sampai dengan tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar RP. 831.402.494.223,09 atau 94,86%.

Transfer dianggarkan sebesar RP. 43.487.568.000,00 sampai dengan tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar RP. 43.487.568.000,00 atau 100%.

Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar RP. 93.762.508.871,00 sampai dengan tahun anggaran 2018 terealisasi sebesar RP. 94.385.975.929,34 atau 100,66%.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2018 sebesar RP. 57.221.052.240,02.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan KKA Tahun Anggaran 2018 dimana Pemerintahan KKA masih dapat mempertahankan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyampaian Ketua Bapaperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Bpk.Julius mengatakan, antara lain Adapun dasar penyampaian Ranperda inisiatif DPRD tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan perusahaan kepada kepala daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Ikut bertanggung jawab dalam membangun masyarakat sekitar sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 dimana setiap penanaman modal harus bertanggung jawab sosial, UU No. 32 Tahun 3019 tentang pengelolaan hidup, dan UU No. 44 Tahun 2014 tentang perseroan terbatas.

Program CSr wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang besar. Ada 3 perusahaan yang aktif melakukan CSR di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Premier Oil, Medco Energy dan Star Energy, Semua program sosial yang dilakukan 3 perusahaan tersebut sudah tercatat dan terdata di Balitbangpeda tahun 2018.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki APBD yang kecil dilihat dari APBP tahun 2014 yaitu hanya sebesar 17, 24 miliar, di tahun 2017 juga Neraca anambas mengalami defisit sehingga kemandirian keuangan anambas mengalami kerentanan.

Guna memenuhi kesejahteraan masyarakat pemerintah melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, akan tetapi karna cepatnya pertumbuhan penduduk diwilayah Kabupaten Kepulauan Anambaa pemerintah tidak dapat mengembangkan daerah hanya dari APBD.

Adapun data yng tercatat saat ini yaitu wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 59 usaha bersekala inndustri yang terdaftar dan 6 usaha yang berskala ringan data tersebut di dapat di PTSP.

Perkembangan CSR untuk pembangunan sangat optimal dalam pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas salah satunya mengajak perusahaan untuk membangun wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan sebagi bentuk pertanggungjawaban Pemkab Anambas dalam penggunaan anggaran TA 2018. Secara umum penggunaan anggaran Pemkab Anambas 2018 dapat diterima oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.(Rama).







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA