Uba Soroti Kriteria Penetapan Siswa yang Lulus Sistem PPDB Zonasi SMP Tidak Tersosialisasikan





WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Pemerintah Kota Batam dalam menangani Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, menjadi sorotan semua kalangan salah satunya sorotan tersebut datang dari Anggota DPRD Kota Batam Uba Ingan Sigalingging.

Uba mengatakan bahwa sistem yang dibuat sekarang terindikasi kebijakan sangat kurang tepat. Saat ini, zonasi PPDB ditentukan setelah selesai pendaftaran dan perekrutan.

” Harusnya, tidak begitu yang terjadi. Seharus sebelum pendaftaran sudah ditentukan soal zonasi. Siapa saja anak yang dekat sekolah? Datanya harus jelas dan akurat. Kalau setelah banyak menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada saat sekarang jelas sangat merugikan masyarakat,” katanya ketika diminta tanggapan, Rabu (12/6/2019) sore di Batam Center.

Uba mengatakan, jika Pemko dalam hal ini Wali Kota Batam, Muhammad Rudi masih berkutat pada alasan bahwa sistem zonasi sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) adalah alasan klasik dan sebaiknya tidak diucapkan untuk konsumsi publik.

“Sebagai pemangku kebijakan harusnya Pemko berani sampaikan kondisi Batam sebenarnya. Batam tidak seperti di daerah Pulau Jawa sana. Infrastruktur pendidikan memadai. Sehingga penerapan sistem zonasi terserap semua. Sampaikan kondisi itu. Baru buat kebijakan yang menguntungkan untuk rakyat,” katanya.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2019-2020, dilaksanakan melalui tiga jalur. Pertama zonasi (kuota minimal 90 persen), prestasi (kuota maksimal 5 persen), dan perpindahan orangtua peserta didik (kuota maksimal 5 persen).

“Jika ini diterapkan di Batam, maka banyak anak-anak kita yang tidak bisa bersekolah. Apa lagi, jumlah infrastruktur tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Infrastruktur pendidikan sungguh tidak memadai,” tambah Uba.

Selain itu, Uba meminta PPDB ke depan harus ada perubahan supaya tidak merugikan masyarakat. Dia mengingatkan, agar sebelum masuk sekolah seluruh data anak yang masuk sekolah mulai dari SD, SMP sudah dikantongi oleh Pemerintah Kota Batam.

“Kami dahulunya berharap, paska Hendri Arulan sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Batam harus lebih baik dari Muslim Bidin. Tapi kalau kami nilai, malah mundur dan tak ada kemajuan. Kedepannya juga, agar mumpuni seorang kadis itu harus yang benar-benar faham segala persoalan dan kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan,” tegas Uba.

Solusi lain untuk mengatasi PPDB yang dinilai carut-marut di Batam, Uba menawarkan beberapa hal. Pertama, adalah Muhammad Rudi sebagai Wako Batam untuk belajar ke Pemko Bandung Provinsi Jawa Barat. Katanya, Pemko Bandung menganggarkan Rp50 miliar untuk subsidi pendidikan bagi keluarga yang tak mampu.

“Kalau di Bandung, anak yang tak masuk ke sekolah negeri karena masalah penuh kuota, akan disubsidi pemerintah. Meski anak itu sekolah di swasta. Jadi membantu beban orang tua. Apa lagi di Batam, industri lagi lesu. Ada banyak orang tua yang nganggur. Bagaimana anak masyarakat bisa sekolah,” tanya Uba.

Padahal kata Uba, soal jaminan pendidikan dan kesehatan setiap warga adalah dijamin pemerintah. Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan pasal 31 Undang-UndangDasar 1945 jelas. Jaminan pendidikan dan kesehatan adalah kewajiban pemerintah.

“Bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti  pendidikan  dasar dan pemerintah wajib memfasilitasinya. Jadi tak ada alasan sebenarnya. Tidak salah kalau Pemerintah Kota Batam mau belajar dari Kota Bandung,” katanya.

Masih menurut pendapat Uba bahwa tidak ada salahnya jika Batam mengadopsi kebijakan kota Priangan tersebut maka warga Batam bisa sangat terbantu.

“Pertanyaan apakah pemko Batam mampu? Saya rasa mampu, karena anggaran untuk pendidikan 20 persen dari total APBD Batam yang ada. APBD Batam 2019 sekitar Rp2,82 triliun. Jadi anggaran untuk pendidikan itu di Batam sekitar Rp500 miliar,” kata politikus partai Hanura itu.(wartakepri.co.id/Joni Pandiangan)





DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA