Karyawan Amir Hotel Kena PHK Sepihak Karena Menuntut THR 2019

Karyawan Amir Hotel Kena PHK Sepihak Karena Menuntut THR 2019




WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Para karyawan Amir Hotel mendapat desakan dari pihak manajemen untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2019.

THR tidak bisa dibayarkan oleh manajemen Amir Hotel dikarenakan perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak mampu untuk memberikan hak karyawan.

Karyawan Amir Hotel yang bekerja sebagai satuan pengamanan (satpam), Sama Jadihulu mengatakan bahwa dirinya bersama para karyawan di Amir Hotel Harbour Bay tidak akan mendapatkan THR.

“Semua karyawan tidak dibayarkan THR oleh pihak Manajemen Amir Hotel,” ucap Sama kepada wartawan saat ditemui di seputaran Nagoya, Senin (27/05/2019).

Sama menceritakan awal mula dirinya mendapatkan informasi dari Direktur HRD Amir Hotel, Hetty.

“Saat itu saya dipanggil beliau untuk tanda tangan surat pernyataan tidak mendapatkan THR tepatnya pada hari Kamis (18/05/2019). Namun saya menolak perintah Ibu Hetty sebab THR merupakan hak karyawan,” ucap Sama menerangkan kejadian tersebut.

Masih menurut Sama Jadihulu, akibat perbuatannya menolak perintah Ibu Hetty untuk tanda tangan surat pernyataan tidak mendapatkan THR maka dirinya di PHK secara sepihak.

“Sementara sudah bekerja dua tahun, tidak mungkin tidak dapat THR. Kalau alasan Ibu Hetty perusahaan rugi jelas tidak masuk akal,” terang Sama.

Sama menegaskan bahwa selama dia bekerja sebagai satpam di Amir Hotel jumlah penghunjung selalu ramai dan kamar tetap penuh.

“Sekarang ada dua orang karyawan yang sudah dipecat termaksud saya sendiri dan Mahendra,” terang Sama.

Sama Jadihulu menuturkan bahwa dirinya senasib dengan Mahendra karena menolak tanda tangan surat pernyataan tidak mendapatkan THR.

“Sekarang kami berdua sudah dapat THR tetapi kami langsung di PHK sepihak oleh perusahaan. Jelas hal tersebut sangat tidak berperikemanusiaan lagi,” keluh Sama Jadihulu Sambil dengan nada kesal.

Sama mengharapkan Pemerintah Kota Batam untuk membantu dirinya dan puluhan karyawan Amir Hotel yang mengalami nasib tidak mendapatkan PHK.

“Negara Indonesia sudah Merdeka tetapi penjajahan dalam dunia kerja masih terjadi. Hak karyawan yaitu THR tidak bisa diterima, sementara tentang THR itu sudah diatur UU Nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja,” tegas Sama Jadihulu.

Hal senada juga disampaikan oleh Mahendra, bahwa dirinya mendapatkan PHK sepihak dari manajemen Amir Hotel karena memperjuangkan haknya yaitu THR sebagai karyawan.

“Sudah dua tahun bekerja sebagai pengamanan Amir Hotel, tidak mungkin THR tidak boleh diterima oleh karyawan,” ucap Mahendra.

Mahendra menerangkan bahwa dirinya mulai bekerja pada bulan Februari 2017 sampai sekarang. Karena tidak mau disuruh tanda tangan surat pernyataan tidak menerima THR maka langsung di PHK, Kamis (18/05/2019).

“Apa tidak boleh karyawan mendapatkan THR lagi di Negara Indonesia,” tanya Mahendra.

Masih menurut Mahendra sementara amanat UU Nomor 13 tahun 2003 THR merupakan hak setiap karyawan, terlebih yang sudah bekerja bertahun-tahun.

“Sangat diharapkan Walikota Batam dan para wakil rakyat yang berada di DPRD Kota Batam lihatlah nasib karyawan Amir Hotel. Kasihanilah kami supaya kami tenang menyambut hari yang Fitri sebagai hari Raya umat Islam,” ucap Mahendra saat ditemui bersama Kuasa Hukumnya, Sofu Laia.

Dalam kesempatan yang sama Kuasa hukum kedua karyawan Amir Hotel, Sofu Laia mengatakan akan menyampaikan langsung kepada Pemerintah Kota Batam terhadap kedua nasib kliennya yang tidak mendapatkan hak-haknya.

“Jika tidak mendapatkan solusi dari Pemerintah Kota Batam maka akan membawakan permasalah tersebut untuk disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial,” tutup Sofu Laia.

Sampai berita ini diterbitkan media wartakepri.co.id sudah mencoba mengkonfirmasi Manajemen Amir Hotel, Ryan melalui nomor Handphone namun belum berkenan menjawab. (Joni Pandiangan)





DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA