Kajari Karimun Musnahan BB 400 Botol Mikol Merk Bols Amsterdam 1575 dan Rokok Ilegal



WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Pada hari Kamis tanggal (23/5/2019) Kejaksaan Negeri Karimun melaksanakan Pemusnahan berupa barang Bukti Minuman mengandung alkohol dan Rokok ilegal.

Turut hadir Danlanal TBK Letkol Laut (P) Catur Yogiantoro, Ketua Pengadilan Negeri Karimun Joko Dwihatmoko, dna Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Karimun Hamonangan P, serta Jaksa penuntut umum Herlambang.

Pemusnahan barang bukti berupa 400 botol minuman alkohol merek Bols Amsterdam 1575 serta 20 kotak rokok merek Duoble Happines.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karimun Hamonangan P mengatakan bahwa Terhadap barang bukti mikol dan rokok, hasil putusan Pengadilan Negeri guna dirampas untuk dimusnahakan agar tidak bisa dipergunakan lagi.

“Barang ini dari kejaksaan, kita musnahkan disini bahwa tingkat keamanan agar segala sesuatunya transparan dan keterbukaan agar dapat disaksikan secara bersama dan juga faktor pertimbangan keamanan”, ungkapnya.

Sementara itu, Danlanal TBK Letkol Laut (P) Catur Yogiantoro mengatakan bahwa, Barang ini tangkapan KRI Lebuh, di perairan utara nongsa, Batam apa bulan November 2018 silam. kemudian diserahkan kepada penyidik lanal sebagai tindakan penyidik lanjutan.

“Penindakan ini dari tersangka atas nama indri yang merupakan nahkoda kapal, selaku jaksa penindakan umum adalah KM. Bintang Rezeki.
Pelanggaran kami kenakan pelayaran, dan untuk barang muatan disita kejaksaan guna selanjutnya untuk di lakukan pemusnahan,” ujar Catur.

Lanjut Perwira asal Jawa timur tersebut, Untuk total nilai barang sekitar 200 juta Rupiah. Dimana Nahkoda sendiri dikenakan tindak pidana, yaitu dijatuhi hukuman delapan bulan penjara.

Sesuai dengan surat pemberitahuan berlayar membawa barang ilegal dari singapura menuju Thailand, akan tetapi saat itu (penangkapan.red) posisi kapal Bintang Rezeki berada di perairan Indonesia.

Dari keterangan dan surat pemberitahuan berlayar, Nahkoda kapal telah membawa barang tersebut dari Singapura menuju Thailand dengan manifest yang kosong.

Dimana sebelumnya, pada saat berkoordinasi bersama Bea Cukai untuk penindakan muatan tersebut tidak dapat dilakukan, karena tidak termasuk dalam pidana kepabeanan, namun guna proses penindakan tersebut telah kenakan pasal pelayarannya.(*)

Kiriman : Aziz Maulana







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA