Rekom KPK Bubarkan BP Batam, Kadin Batam: KPK Merembet Jalur Politik dan Ganggu Kepastian Berusaha

KPK Merembet Jalur Politik dan Ganggu Kepastian Berusaha





WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mempertanyakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Menkoekonomi RI, yang utamanya membahas pemberlakukan cukai di Free Trade Zone (FTZ) atau Zona Perdagangan Bebas di Batam, Bintan, Karimun, namun juga mengeluarkan rekomendasi untuk pembubaran BP Batam.

” Kenapa rekom KPK merembet ke jalur politik Pembubaran BP Batam ini bukan kompetensinya KPK. Padahal masih banyak yang lebih besar soal kegiatan kegiatan ilegal seperti ilegal fishing, ilegal logging, ilegal minning, oil dan banyak lagi.

Selain itu kenapa KPK diam tidak menyinggung tentang rangkap jabatan (ex.officio) itu merupakan pelanggaran UU dan Mall Administrasi. Dimana letak kredibilitas Litbangnya KPK dalam memahami peraturan per UU an yang ada,” terang Jadi Rajaguguk ke WartaKepri, Minggu (19/5/2019).

Terkait kajian KPK terhadap FTZ Batam pernah disampaikan Litbang KPK ketika pertemuan Kadin Batam dan Kadin Kepri bersama KPK, terkait rangkap jabatan kepala daerah. Namun tidak secara detail apa kajiannya, hanya soal potensial loos akibat kebijakan FTZ di Batam.

” Kajian FTZ oleh KPK akan kami pelajari tentang Potensial Loss hingga sebesar Rp 111 Triliun itu dasar hitungannya seperti apa? Kadin Batam perlu mempertanyakan kredibilitasnya, karena KPK bukan lembaga kajian pusat studi seperti LPEM UI, UGM dan INDEF. Kemudian bagaimana dengan “Potensi Income” yang diterima oleh negara dari K-PBPB Batam?

Seperti dari sektor 1.Pajak PPh Badan dan Perorangan, 2.Penyerapan Tenaga Kerja, 3.Devisa Export, 4.Transfer uang ke daerah hasil tenaga kerja, 5.Pelayanan BP Batam dari jasa dan perdagangan termasuk PNBP, 6.Dan berbagai pelayanan lainnya yang dihitung sebagi pendapatan dari kebijakan FTZ di Batam, tentunya ini juga harus di hitung dong!

Memang diakui bahwa faktanya memang ada merembes kedaerah lainnya non FTZ, tapi itu kan terkait pengawasannya (law enforcement), termasuk soal penyeludupan tidak hanya di Batam, hampir di setiap pelabuhan dimana-mana rentan dengan penyeludupan, tapi lagi-lagi itu soal pengawasannya.

“Jangan ada tikus di rumah, rumah dibakar” Karena ada rembesan kemudian mengeluarkan kebijakan yang merugikan pengusaha dan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha.

Surat Sesmenko Perekonomian tidak koordinatif dengan Kadin Batam dan kurang cermat. Kalau memang ada rembesan itu soal pengawasan di lapangan di pelabuhan pelabuhan.

Rokok dan mikol itu kan tidak punya kaki yang bisa jalan sendiri, tentu pasti ada yang menjalankannya, Kadin Batam juga akan menindak tegas bagi pengusaha yang nakal.

Sekali lagi saya sudah komunikasi dengan Dirjen BC, terkait Nota Dinas itu menganulir UU 36/2000 ttg K-PBPB Batam. FTZ Batam itu wilayah NKRI terpisah dari daerah Pabean, artinya belum berlaku peraturan Kepabeanan.

Kadin Batam akan mempertanyakan dan minta penjelasan dan klarifikasi soal Nota Dinas Dirjen BC, soal tidak melayani Dokumen FTZ di Batam. Karena akan menghambat pelayanan dan merugikan pelaku usaha di Batam, dan patut diduga terindikasi “Mal Administrasi” dan dapat dilaporkan ke Ombudsmen.(*/rilis)

Editor : Dedy Suwadha





DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA