Ombudsman RI: Munculnya Rencana Ex-Officio Kepala BP Batam Terbukti Tanpa Kajian Admistrasi Hukum yang Komperhensif


WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, Senin (13/5/2019) dengan Ombudsman RI, Dewan Kawasan PBPB Batam, Kementerian Hukum dan HAM, BP Batam, Lembaga Kajian UGM, Kadin Kepri, Kadin Batam telah menyimpulkan empat kesimpulan. Berikut penjelasan dibawah ini;

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI, Dewan Kawasan PBPB Batam, Kementerian Hukum dan HAM, BP Batam, Lembaga Kajian UGM, Kadin Kepri, Kadin Batam, Senin 13 Mei 2019.

1. Komisi II DPR RI Bersama Ombudsman RI sepakat meminta pemerintan untuk membatalkan rencana penunjukan Walikota Batam sebagai Ex-Officio BP Batam karena berpotensui tejadinya mal administrasi. Selanjutnya pemerintah agar membuat Peratutan Pemerintah (PP) mengenal hubungan kena antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam agar dapat diatur dengan jelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan BP KPBPB Batam sesuai amanah UU No 53 tahun 1999 juncto UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 360 ayat 4.

2. Komisi ll DPR RI meminta Ombudsman RI untuk menindaklanjuti keputusan rapat dengan segera mengirim surat kepada Presiden Rl terkait hasil kajian penyelesaian masalah Batam.

3. Komisi ll DPR Rl meminta Pimpinan DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan rapat dengan segera mengirim surat kepada Prescden RI terkait kesimpulan rapat nomer 1 (satu) untuk selanjutnya agar segera membentuk Panma Khusus (Pansus DPR RI) penyelesanan masalah Batam.

4. Komisi II DPR RI terkait dengan poin 1 meminta pemerintah untuk menangguhkan pembahasan RPP tentang perubahan kedua atas PP No 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kesimpulan ini ditandatangani oleh Ketua Ombudsma RI Ketua Rapat Prof. Amzullan Rntai. SH. LL.M. PhD bersama Pimpinan Rapat komisi II DPR RI Dr. Ir H E Herman Khaeron Msi.

Baca Juga :  Minim Investor, Kadin Batam Surati Presiden Untuk Pergantian Pengurus BP Batam

Adapun dalam rapat tersebut, semua sepakat dengan kesimpulan diatas, termasuk tidak adanya sanggahan dari pihak Kemenkuham RI yang hadir, terutama terkait kesimpulan nomor 4, RDP Komisi II DPR RI. Berikut Videonya :

Dalam pemaparannya, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berpendapat, telah terjadi maladministrasi terkait proses pergantian kepemimpinan kepala BP Batam yang telah terjadi beberapa kali. Yang membuat hal itu menimbulkan ketidakpastian investasi di Pulau Batam.

Hal itu disampaikan Komisioner ORI Laode Ida saat menyampaikan hasil kajian yang dilakukan ORI, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI.

“Pemerintah dalam hal ini Menteri Perekonomian dan Dewan Kawasan telah melakukan maladministrasi akibat dari Gonta ganti kepemimpinan, yang bukan saja mengorbankan figur-figur yang diganti, melainkan juga menimbulkan ketidakpastian invetasi di Pulau Batam,” kata Laode.

Masih dikatakan dia, rencana pemerintah untuk mengangkat Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala Batam dimunculkan tanpa ada kajian admistrasi hukum yang komperhensif.

“Jika hal itu tetap diwujudkan maka berpotensi terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh presiden,” terangnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah kota dan BP Batam adalah dua institusi pemerintah lembaga yang berbeda dengan dasar aturan dan kewenangan yang berbeda pula, sehingga tidak tepat jika dikatakan ada dualisme dalam pengelolaan Batam.

Yang terjadi, sambung dia, adalah belum adanya aturan tentang hubungajbantara Pemkot dan BP BO/BP Batam sebagaimana diwajibkan dalam UU No.53 Tahun 1999 dan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014.

“Dengan kata lain, terdapat kelalaian pemerintah yang terjadi hampir selama 20 tahun dalam menyusun peraturan pemerintah mengenai hubungan kerja antara pemerintah kota Batam dengan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam pada saat itu dan BP KPBPB Batam pada saat ini,” paparnya.

Baca Juga :  BP Batam Revisi 8 Kebijakan Lama, Kadin Kepri Apresiasi Langkah Cepat Lukita

Oleh karena itu, ORI, sambung Laode Ida menyarankan agar pemerintah membatalkan rencana penunjukan walikota Batam sebagai ex official kepala BP KPBPB Batam.

“Pemerintah segera melakukan harmonisasi peraturan dengan menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemkot dengan BP KPBPB serta kewenangan pemerintah kota Batam di dalam daerah kawasan khusus sebagaimana amanat UU No 53/1999 dan UU No. 23/2014,” ucapnya.

“Memastikan tegakan aturan dalam pengangkatan dan penghentian pimpinan BP Batam termasuk di dalamnya penerapan prinsip atau azas profesionalisme,” pungkas dia.

Selain itu, hasil kesimpulan rapat tersebut, DPR dan Ombudsman sepakat meminta pemerintah untuk membatalkan penunjukan Walikota Batam sebagai Eks officio Kepala Batam.

Komisi II DPR RI Sepakat dengan Rekomendasikan Maladministrasi dari Ombudsman RI

Makruf Maulana dan Ketua BP Batam

Komisi II DPR bersama Ombudsman RI sepakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penunjukkan Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam karena berpotensi terjadinya maladminstrasi.

“Selanjutnya, pemerintah diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai hubungan kerja antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dengan Badan Pengusahaan(BP) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam agar dapat diatur dengan jelas pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antara Pemko Batam dengan BP KPBPB Batam sesuai amanah UU 53 Tahun 1999 junto UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 370 ayat 4,” kata Herman.

Menurut Herman, Komisi II juga meminta Ombusman RI menindaklanjuti keputusan rapat dengan segera mengirim surat kepada presiden terkait hasil kajian penyelesaian permasalahan Batam.

“Komisi II juga meminta kepada pimpinan untuk segera menindakkuti dengan menulis surat ke Presiden terkait keputusan rapat nomor 1, dan selanjutnya agar segera membentuk egera membentuk Pansus penyelesaian masalah Batam,” katanya.

Baca Juga :  Video dan Berita Rakor 2017 Kadin Batam Soroti Perka 10 Admin Lahan‎

Komisi II, kata Herman, juga meminta pemerintah untuk menangguhkan pembahasan RPP tentang perubahan kedua atas PP 46 Tahun 2017 tentang KPBPB Batam.

Anggota Ombusman RI Laode Ida menegaskan, rencana Ex-Officio Kepala BP Batam dijabat oleh Walikota, berpotensi maladministrasi UU No.30 Tahun 2014 pasal 17 ayat 1 dan 2 mengenai larangan penyalagunaan wewenang salah satunya adalah mencampuradukkan wewenang.

Menanggapi hal ini, Direktur Harmonisasi Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Yunan mengatakan, pihaknya saat mulai melakukan harmonisasi terhadap UU dan tidak ditemukan pelanggaran terdap UU.

“Rangkap jabatan Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam bukan pelanggaran UU, karena jabatan Kepala BP Batam bukan pejabat negara. EX-Officio tidak bertentangan dengan UU Pemda,” kata Yunan.

Dalam kesempatan ini, Komisi II DPR menyesalkan ketidakhadiran Ketua Dewan KPBPB Batam yang juga Menteri Perekonomian yang sudah diundang tiga kali RDP tidak hadir tanpa alasan. Anggota Komisi II Firman Subagyo dan Dwi Ria Latifa ketidakhadiran Darmin sangat melecehkan Parlemen. Mereka meminta agar langsung dibentuk Pansus yang bisa memanggil paksa Darmin apabila diundang tak datang.

Dalam RDP ini, Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM merilis hasil kajiannya yang menyatakan bila Walikota Batam menjadi Ex officio Kepala BP Batam akan terjadi maladministrasi, karena Batam memiliki adalah wilayah khusus dengan kerja khusus pula.

RDP ini juga dihadiri Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifao, Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, Ketua Kadin Kepri Akmad Maruf Maulana, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk dan lain-lain.(*)

Editor : Dedy Suwadha

Ikuti Berita Terbaru Kami


DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA
AWAL BROS