Bupati Pimpin Rakor Penegasan dan Penentuan Batas Laut dan Darat Dalam Peningkatan Dana Alokasi Anambas





WARTaKEPRI.co.id, ANAMBAS – Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Penegasan Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat dalam rangka Peningkatan Dana Alokasi Tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas, yang berlangsung di Aula Siantan Nur jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas(KKA), Selasa (14/5/2019).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Abdul Haris (Bupati KKA), dan dihadiri antara lain Sahtiar (Sekda KKA), Siti Metrianda (Kasubdit Batas Daerah wilayah 1 Ditjen Bina Adwil Kemendagri), Effi Sjuhairi (Kadis Perikanan Pertanian dan Pangan Anambas), Ir. Catarina (Asisten II KKA), Usman (Disperindag KKA), Ardan (Camat Siantan), Sabni (Dishub & LH KKA), Mukhtar (Disdikpora KKA), Awaluddin (Camat Siantan Selatan), Abdul Kadir (Camat Siantan Timur), Para OPD Kab. Kepulauan Anambas.

Abdul Haris,SH Bupati KKA dalam penyampaiannya mengatakan Kami dari Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas mengucapkan terimakasih atas kehidiran dari Ibu Siti dari Kemendagri ke Kab. Anambas dalam Meninjau serta menyampaikan mengenai Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat, Dengan hasil dari Rapat Kordinasi ini dapat memberikan kita pemahaman mengenai pengelolaan Batas Wilayah yang di miliki oleh Kabupaten dan Pusat. Sehingga dengan Penetapan tersebut dapat kita jaga bersama sama batas wilayah kita serta mengembangkan sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Siti Metrianda, Kasubdit Batas Daerah Wilayah 1 Ditjen Bina Adwil Kemendagri sekaligus menyampaikan paparan dari hasil peninjauan sebagai berikut Penetapan Batas Laut antar Kabupaten/Kota yang di pandang memiliki potensi ditinjau dari berbagai aspek di bidang pembangunan makro Daerah, Penetapan Legelitas Hukum Batas Daerah, pembangunan kesejahteraan masyarakat berdampak terhadap Dana Perimbangan Daerah. Yang dasar hukum nya pada Undang-undang No 23 Th. 2014 Kepres No. 6 tahun 2017.

Batas Laut untuk Bagi Hasil Berdasarkan Undang-undang No 23 Th. 2014 Kepres No. 6 Tahun 2017. yang Menjelaskan yakni pada Pasal 16 bahwa :
1) Pada Ayat 6 Penentuan Daerah Kabupaten /Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
2) Pada Ayat 7 Dalam hal Batas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang Berbatasan.

Kami dalam mengukur batas laut tiap wilayah diukur dari garis pantai 12 mil dari garis pantai berdasarkan referensi dari 3 peta peta yakni Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lingkungan Laut Nasional (LPI), Lingkungan Laut Nasional (LLN) namun yang kita gunakan peta RBI dan telah di akui lembaga nasional.

Posisi pulau pulau kecil terluar yang setujui oleh pusat berdasarkan Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang penetapan pulau pulau kecil terluar dan Perda No 3 Tahun 2018 yakni, Pulau Mangkai di Kecamatan Jemaja, Pulau Damar di Kecamatan Jemaja, Tokong Malang Biru di Kecamatan Jemaja, Pulau Tokong Berlayar di Kecamatan Palmatak, dan Pulau Tokong Nanas di Kecamatan Palmatak.

Rapat Kordinasi dan Sinkronisasi terhadap penegasan Batas Daerah, Penentuan Batas Laut dan Darat dalam rangka peningkatan Dana Alokasi dibahas untuk menyampaikan hasil peninjauan terhadap batas batas wilayah yang berada di kabupaten kepulauan Anambas.(Rama).



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA