Pemerintah Akhirnya Selesaikan Dua Konflik Tanah di Riau dan Kampung Tua Batam


WARTAKEPRI.CO.ID, Jakarta – Kepala BPN, Sofyan Djalil mengatakan bahwa konflik tanah oleh PT Perkebunan Negara (PTPN) V di Kabupaten Kampar, Riau dan masyarakat, serta konflik antara masyarakat dengan Badan Otorita Batam telah selesai.

“Di Kampar adalah konflik masyarakat dengan BUMN (Badan Usaha Milik negara). Setelah dilihat, BUMN itu selama 20 tahun memang belum pernah dikeluarkan sertifikat, mereka 20 tahun nanam sawit itu konflik. Kemudian tadi dievaluasi asetnya dan kementerian BUMN merelakan untuk menyelesaikan masalah,” ujar Sofyan di kantornya, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.

Baca Juga :  Telkomsel Dukung Pelaku UKM Dengan Menghadirkan Solusi e-Commerce  

Dilansir dari Tempo.co, Sengketa tanah antara masyarakat desa atau masyarakat adat Sinama Nenek dengan PTPN V di Kampar sudah berlangsung selama 22 tahun. Persoalan kedua adalah tentang kampung-kampung tua di Pulau Batam. Konflik terjadi setelah ada Peraturan Presiden yang menyatakan seluruh Pulau Batam adalah wilayah otorita Batam. Sehingga, tanah di sana diklaim sebagai HPL (Hak Penguasaan Lahan) Otorita Batam.

Padahal, menurut Sofyan, di sana ada sekitar 20 titik kampung tua yang sudah ada sebelum Otorita Batam dibentuk. “Karena waktu itu ada ketentuan bahwa seluruh wilayah batam menjadi wilayah otorita batam, maka kampung tua dianggap tidak ada. Maka mereka turun memperjuangkan,” tutur Sofyan.

Baca Juga :  Suasana Mesum Malam Hari di Depan Proyek Habibie di Batam

Untuk menyelesaikan konflik, Sofyan mengatakan telah dicapai sebuah kesimpulan, yakni seluruh kampung tua kita keluarkan dari wilayah Otorita Batam untuk menyelesaikan masalah. Begitu pula masalah tanah adat Sinama Nenek. Pemerintah akhirnya melepaskan 2.800 hektar tanah yang diklaim oleh masyarakat Ulayat Sinama Nenek.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan mencabut seluruh konsesi perusahaan atau BUMN yang enggan memberikan sebagian lahannya kepada warga desa setempat yang sudah lama menetap.

Baca Juga :  Warga Bintan dan Pinang ingin Balik ke Natuna Pakai KRI, Silahkan Melapor

Jokowi menjelaskan, jika ada desa atau kampung berdiri selama bertahun-tahun di atas konsesi lahan yang dimiliki perusahaan swasta dan BUMN, pemilik konsesi harus memberikan sebagian lahannya kepada desa tersebut.

Jokowi menuturkan, persoalan tanah terus ia temui setiap berkunjung ke sebuah daerah. Masyarakat di suatu desa, kata dia, selalu membisiki dirinya tentang adanya sengketa lahan, baik itu antara rakyat dan swasta, rakyat dan BUMN, maupun rakyat dan pemerintah.

 

Dilansir melalui : bisnis.tempo.co

Ikuti Berita Terbaru Kami


DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA
AWAL BROS