Realisasi Retribusi Rendah, PAD Kota Batam Pada Triwulan I Baru 20 Persen





WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Realisasi pendapatan daerah Kota Batam triwulan I 2019 belum mencapai target. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan pendapatan hingga Maret terealisasi 20 persen.

“Dari sisi pendapatan baru 20 persen. Normatifnya 25 persen. Baik itu pajak, dana perimbangan, retribusi,” kata Jefridin usai rapat evaluasi APBD Triwulan I di Kantor Walikota Batam, Rabu (24/4/2019).

Menurut data, realisasi terendah adalah dari sektor retribusi. Nilainya yaitu hanya 13,25 persen. Dan capaian retribusi terendah adalah perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

“Retribusi perpanjangan IMTA itu dari target Rp 45 miliar baru tercapai 5,6 persen. Tapi itu karema ada perubahan aturan sejak diberlakukannya online single submission (OSS),” tutur mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Batam ini.

Terkait rendahnya capaian realisasi retribusi ini Walikota Batam, kata Jefridin, telah mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk lakukan langkah konkret guna menggenjot pendapatan ini. Agar di pertengahan tahun kondisi angka realisasi sudah normal kembali.

Sementara itu, untuk pajak daerah capaian angkanya sudah cukup baik yakni 23 persen. Khusus pajak restoran, hiburan, dan hotel diakuinya belum terlalu memuaskan karena dipengaruhi beberapa kondisi.

“Wisatawan kan biasa menurun di awal tahun. Selain itu ongkos pesawat juga naik. Dan kita sedang laksanakan Pemilu. Sehingga kunjungan orang ke Batam agak sepi. Itu wajar. Saya punya keyakinan itu sampai di akhir tahun bisa tercapai,” sebutnya.

Jefridin yakin di akhir tahun pendapatan dari sektor pajak daerah ini bisa tercapai di atas 90 persen.

Sedangkan untuk pelaksanaan belanja, dalam rapat fokus membahas tentang kegiatan bersumber dana alokasi khusus (DAK). Hal ini menjadi fokus karena akan berpengaruh terhadap sisi pendapatan.

“DAK ini sudah jelas peruntukannya. Kalau tidak dilaksanakan tahun depan tidak dikasih lagi. Kita sudah bikin langkah, khusus DAK kita adakan rapat minimal sebulan sekali. Untuk membahas solusi jika ada kendala,” kata dia.

Ia mengatakan beberapa petunjuk teknis pelaksanaan DAK sudah diterima OPD terkait. Kegiatan yang sudah menerima juknis telah ditindaklanjuti dengan lelang di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan untuk kegiatan lain yang bersumber dari anggaran daerah juga sudah memasuki tahap lelang.(*)

Editor : Dedy Suwadha



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA