Klarifikasi Kehadiran Bupati Anambas Terkait Rakor PSU karena Undangan Resmi KPU Anambas





WARTAKEPRI.co.id – Perlu kami klarifikasi bahwa Pemerintah tidak mendorong untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada PEMILU 2019 di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kehadiran Bupati dalam Rapat Koordinasi pada hari Sabtu 20 April 2019 adalah untuk memenuhi undangan KPU terkait akan diadakannya PSU di empat TPS yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Turut hadir pada Rapat Koordinasi tersebut Wakil Bupati, Kapolres Anambas, Danlanal atau yang mewakili, Kacabjari atau yang mewakili, Kepala OPD BAKESBANGPOL, Ketua KPU beserta Komisioner nya, BAWASLU beserta Komisioner nya, dan para peserta PEMILU 2019 (Pimpinan Partai Politik/yang mewakili).

Bupati menegaskan bahwa pelanggaran tersebut harus dikaji dan dipelajari sesuai dengan Undang-Undang PEMILU terhadap kriteria-kriteria pelanggaran PEMILU, jika memang masuk di dalam kriteria pelanggaran PEMILU maka yang berhak untuk menentukan PSU adalah kewenangan KPU sesuai dengan tingkatan daerah nya, karena untuk memilih ulang atau tidak memilih ulang bukan lah ranah nya pihak Pemerintah, karena ada dua konstitusi yaitu KPUD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai penyelenggara PEMILU 2019 tersebut dan BAWASLU Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pengawas PEMILU 2019, hal ini jelas di atur oleh Undang-Undang PEMILU.

Kami sampaikan bahwa PSU yang direncanakan itu atas rekomendasi dari PANWASCAM kepada KPU bukan dari dorongan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam hal ini NETRAL.

Sementara itu Ketua KPUD KKA Jupri Budi mengatakan, kedatangan Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH, dan lainnya saat rakor itu merupakan undangan dari KPUD KKA.

“Rakor di Aula Siantan Nur itu atas undangan KPUD KKA. Karena adanya rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Jemaja dengan titik TPS 01 dan TPS 08 Kelurahan Letung dan Panwascam Kecamatan Siantan dengan titik TPS 11 Kelurahan Tarempa dan TPS 03 Kelurahan Tarempa Timur. Untuk itu PSU akan di laksanakan tanggal 27 April 2019 secara serentak di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami sangat mengapresiasi sikap pemerintah daerah yang hadir dan menyempatkan waktu beliau untuk menghadiri rakor pada saat itu,” ujarnya.

Kami atas nama HUMAS Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, mohon maaf untuk mengklarifikasi terhadap berita tentang Rapat Koordinasi Pemungutan Suara Ulang(PSU) pada PEMILU 2019 di Kabupaten Kepulauan Anambas, serta menarik berita yang dirilis pada hari Sabtu tanggal 20/04/2019. Terimakasih.

Tarempa 21/04/2019.

Kiriman : Rama



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA