Beredar Video Diduga Kuat Petinggi dan Caleg Gerindra Lakukan Politik Uang, Ini Kata Bawaslu Batam

Bagi Duit Gerindra


Polres Anambas

WARTAKEPRI.co.id, Batam – Beredar video tentang politik uang (money politics) yang melibatkan dua nama Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra untuk Provinsi Kepulauan Riau, NHP dan Caleg dari Partai Gerindra, AS, Minggu (14/04/2019). Jika mengacu pada suara di video yang menyebut NHP, maka sosok NHP adalah Petinggi Pengurus Partai Gerindra.

Dalam video yang berdurasi 3 menit empat puluh lima detik terdapat dua perempuan yang melakukan komunikasi dan traksaksi uang yang diduga kuat bertujuan untuk memilih nama caleg DPRD Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilu 2019.

NHP diketahui sebagai caleg DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan daerah pemilihan (Dapil) empat Kota Batam, mencakup wilayah kecamatan Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong, Batuampar.

Dalam video tersebut setiap nama Caleg memberikan dua ratus ribu rupiah. Dikarenakan ada dua nama Caleg maka diketahui mendapatkan empat ratus ribu rupiah.

Video tersebut menjadikan masyarakat sebagai pemuas nafsu politik dari kedua Caleg Gerindra tersebut. Hal ini telah melanggar undang-undang Pemilu yang melarang keras setiap kandidat atau peserta pemilu melakukan politik uang.

Menyikapi hal tersebut membuat Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Hazhary geram dengan tindakan politik uang. “Kalau berpolitik harus baik dan benar. Jangan jadikan masyarakat pelacur politik,” tegas Hazhary.

Hazhary meminta aparat penegakan hukum baik kepolisian maupun Bawaslu bergerak melakukan pengembangan penindakan.

“Berpolitik yang bijaksana, jangan mengandalkan uang untuk nafsu karena jabatan,” papar Hazhary.

Hazhary menghimbau jangan ada lagi bermain politik uang. “Lakukanlah politik dengan menjual gagasan, ide. Supaya nantinya Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah yang maju demi kesejahteraan rakyat,” tutup Hazhary.

Dalam kesempatan yang sama saat dikonfirmasi Komisioner Bawaslu, Mangihut Rajagukguk mengatakan telah mengamankan kedua wanita tersangka yang telah melakukan transaksi politik uang.

“Bukan hanya dua pelaku saja yang telah diamankan, barang bukti uang sejumlah empat ratus ribu rupiah, contoh surat suara, kartu nama atasnama NHP, dan AS telah kita jadikan alat bukti,” ucap Mangihut.

Mangihut juga memastikan akan secepatnya membawakan hal tersebut ke ranah pidana, sehingga bisa disidangkan sebagai bentuk tindakan kriminal pelanggaran Pemilu,” tutup Mangihut. (Joni Pandiangan)



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA