Untuk Caleg di Kepri, Komisi Informasi Kepri Buka Posko Sengketa Pemilu 2019


Polres Anambas

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Wakil Ketua Komisi Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Kepri, Ferry M.Manalu mengatakan dengan terbitnya Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa informasi pemilu dapat dilakukan tidak sampai 30 hari. Sebelum, sengketa informasi pemilu pada umumnya bisa sampai 100 hari kerja penyelesaiannya.

Ada perbedaan penyelesaian sengketa informasi pemilu pada umumnya. Salah satunya, penyelesaian sengketa informasi pemilu lebih cepat. Itulah beda penyelesaian di UU KIP Tahun 2008 dan di Perki ini No.1 Tahun 2019 ini.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 9 Perki Nomor 1 Tahun 2019 untuk pengecualian wajib ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai metode dan teknik pengujian, tidak semua juga informasi dapat diminta masyarakat.

Dengan adanya peraturan tersebut masyarakat dapat mengetahui infomasi terkait kepemiluan pada semua tahapan pemilu tahun 2019.

Seperti laporan dana kampanye para parpol. proses penyaluran, atur perhitungan suara, penunjukan iklan oleh KPU Kepri dan infomasi lainnya yang diatur dalam Perki No 1 Tahun 2019.

Komisi informasi Kepri juga berharap penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Kepri, Bawaslu Kepri dan jajarannya di tingkat bawah dapat menjadikan Perki ini menjadi acuan jika ada permintaan informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dari masyarakat dan peserta pemilu untuk suksesnya pemilu yang transparan.

Bersih, jujur dan adil sehingga dapat tercapai partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk menghasilkan pemimpin ke depan yang lebih baik dan berkwalitas.

Pada dasarnya lahirnya UU Keterbukaan Infomasi Publik adalah untuk mendorong masyarakat agar lebih cerdas.

‘UU KIP juga menjamin hak warga negara. masyarakat busa berperan aktif untuk mencari informasi. Dengan infomasi yang jelas kita juga bisa terpengaruh oleh berita hoaks.’

UU KIP hadir agar badan publik memberikan pelayanan infomasi kepada masyarakat dalam rangka pelayanan infomasi itulah maka dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini komisi infomarsi melahirkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang standard layanan dan prosedur penyelesaian sengketa Infomasi Pemilu

Semoga PERKI Ini bisa mendorong masyarakat mendapatkan Informasi tentang Pemilu di Provinsi Kepri sebagaimana asas pemilu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

” Kami sosialisaikan fungsi kami ini, agar peserta pemilu terkhusus para caleg di Kepri, dapat memanfaatkan keberadaan KIP, untuk mendapatkan segala hal berkaitan proses hingga hasil pemilu nanti,” terang Ferry, mantan KPU Kepri dan Bawaslu Batam ini, Sabtu (13/4/2019).

Ferry pun memberikan informasi, bagi masyarakat yang ingin melapor silahkan ke email kepri.kip@gmail.com atau bisa akses ke web kip.kepriprov.go.id. atau menghubungi ke 08127038980.(*)

Editor: Dedy Suwadha



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA