Warning Komisi II DPR RI ke Presiden Jokowi Untuk Tidak Lanjutkan Ex Officio BP Batam


Ikuti Berita Terbaru Kami

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR dengan Kadin Kepri dan Batam di Gedung DPR/MPR, Selasa (12/3/2019), memberi warning ke Presiden Jokowi, Ketua Dewan Kawasan dan Walikota Batam.

Warning ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II DPR Dwi Ria Latifa dari F-PDIP, dimana dirinya tidak ingin daerah Kepri dimanfaatkan oleh pihak tertentu, dan presiden Jokowi yang terkena berdampaknya. Terutama masalah ex officio BP Batam yang diyakini presiden salah pembisik.

” Saya minta pak Presiden status Quo kan terkait kebijakan Ex Officio BP Batam ini. Libatkan kami untuk menentukan nasib dan masyarakat Kepri. Apa yang disampaikan pengusaha dari Kadin Kepri ini, membuka mata ada hal yang kurang tepat dalam menentukan kebijakan untuk Batam,” tegas Dwi Ria Latifa.

Warning sekaligus kritik Dwi Ria kepala Ketua DK Darmin Nasution yang mendadak batal hadir diagenda RDP yang undangan telah diterima beberapa hari lalu.

” RDP ini penting bagi kami, untuk mengetahui seperti apa masalah di Batam saat ini. Sehingga kami dari berbagai fraksi yang tengah berjuang dan berkampanye di daerah, datang ke Senayan. Tapi, Ketua DK membatalkannya, kan masih bisa diwakili oleh anggota DK lainnya,” terang Dwi yang kecewa dan langsung mengusulkan Pansus.

Warning yang kritis, dialamatkan Dwi Ria kepada Walikota Batam. Upaya sosialisasi atau jualan kalau Walikota jadi Ex Officio BP Batam tidak benar. Walikota Batam Rudi sudah menyalahgunakan wewenang, karena aturan perundang-undangan tidak membolehkan.

Baca Juga :  Dugaan Pungli Berjemaah di SMPN 52 Botania, RW dan Komite Sekolah Menuai Keuntungan

“Saya tahu di Batam ini, ada kepentingan yang masuk disini. Ada pertarungan bisnis besar, tetapi dunia ekonomi Batam dan rakyat Kepri jangan dikorbankan jgn dikorbankan rakyat Kepri dikorbankan. Jangan gajah diatas berperang, dibawah landuk dinjak-injak,” katanya.

Dwi Ria pun mengaku sempat heran saat usai Komisi II DPR menggelar Rapat Kerja dengan Mendagri, Menteri ATR/Kepala BPN, serta Setkab, dua petinggi partai besar langsung ke Batam.

Dan, diakhir RDP, telah terkumpul delapan tandatangan anggota. ” Syarat Pansus 30 tandatangan, saya akan datangi kawan kawan komisi 2, untuk memintanya. Saya lakukan ini agar ekonomi di Batam kembali bangkit dan memiliki kejelasan status hukumnya,” kata Dwi Ria lagi.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo dari Fraksi Golkar menegaskan, ada skenario besar yang tengah dijalankan oleh kelompok dan golongan tertentu dalam menjalankan kepentingan bisnisnya dengan menggelontorkan usulan Ex-Officio Kepala BP Batam.

“Di dalam kebijakan Ex-Officio ada skenario besar. Batam ada kepentingan bisnis besar, dalam mereka telah melakukan pertemuan tertutup. Sebagai walikota juga telah memobilisasi massa untuk politik praktis mendukung kepentingan politik tertentu, ini akan ada abuse of power,” kata Firman.

Baca Juga :  Diikuti 144 Pegolf se Asia, BP Batam Apresiasi Tering Bay Spin Golf Tournament 2018

Jika Ex-Officio dipaksakan, lanjut Firman, kebijakan tersebut melanggar aturan antara lain UU Perbendaharaan Negara. Sebab, Walikota Batam tidak bisa menggunakan anggaran pusat yang dialokasikan di APBD, karena kewenangan penggunaan anggarannya hanya untuk SKPD.

Walikota hanya berwenang untuk mengelola anggaran untuk SKPD saja, tidak bisa anggaran BP Batam yang dialokasikan di APBN. Ini resikonya tinggi, jika UU ini ditabrak.

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron dari Partai Demokrat dan selaku pimpinan RDP tersebut, memutuskan empat butir kesimpulan atau catatan.

Pertama Komisi II DPR memahami permasalahan Batam saat ini yang disampaikan Kadin Provinsi Kepulauan Riau dan Kadin Kota Batam yang ditimbulkan oleh regulasi dan ketidapastian hukum, yang berdampak terhadap menurunkan ekonomi, sosial dan kesejahteraan rakyat.

“Selanjutnya Komisi II DPR mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Herman.

Kedua, Komisi II DPR berpandangan bahwa rencana menunjuk Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan status Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekononomi Khusus selama tidak memberikan dampak langsung kepada Usaha Kecil Menengah dan masyarakat Batam khususnya, dan Kepulauan Riau pada umumnya.

Keempat, Komisi II DPR sepakat akan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pnsus DPR RI) penyelesaian masalah Batam.

Baca Juga :  Operasi Ramadaniya Seligi 2016, Waspadai Peredaran Mikol dan Rumah Kosong

Kesimpulan tersebut diteken oleh Ketua Rapat, Wakl Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron dan Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana mewakili Kadin Kepri dan Kadin Batam.

Anggota Komisi II DPR sendiri sudah menggalang pembentukan Pansus penyelesaan masalah Batam dengan inisiator Anggota Komisi II DPR Dwi Ria Latifa dari f-PDIP dan Firman Subagyo dari F-PG.

Ketua Kadin Kepri Akhmad Makruf Maulana menyampaikan terimakasih atas dibentuknya tim Pansus menyelesaikan masalah di Batam. Pansus akan menyelesaikan apa permasalahan mendasar, sehingga dewan dapat memberi masukan ke pemerintah, sebelum mengeluarkan kebijakan yang dapat melemahkan ekonomi di Batam.

” Satu lagi, kami juga minta saat sidang pansus nanti, mengundang mantap pejabat BP Batam Lukita dan timnya. Apa kelemahan Lukita sehingga diganti tiba tiba. Dan, ternyata pak Firman sependapat untuk mendatangkan Lukita,” papar Makruf.

Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk menambahkan, ekonomi Batam sebenarnya sudah mulai tumbuh ketika BP Batam dipimpin Lukita Dinarsyah Tuwo dengan memperbanyak kegiatan pariwisata. Tetapi, sayang kemudian Lukita diganti mendadak dan membuat ekonomi Batam kembali terpuruk.

“Kemudian dimunculkan lagi masalah dualisme kewenangan, ternyata tidak ada tabrakan izin. Kemudian dicari lagi masalah dualisme kepemimpinan dan memunculkan Ex-Officio. Dan di Singaoura, Walikota mengatakan tidak ada duslime,” katanya.(*)

Editor : Dedy Suwadha.

Ikuti Berita Terbaru Kami


DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA
AWAL BROS