Walikota Batam Rudi Lantik Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Batam Periode 2019-2024



Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 35

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Walikota Batam, Muhammad Rudi melantik anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam periode 2019-2024. Pelantikan dilaksanakan di aula Embung Fatimah Kantor Walikota Batam, Jumat (8/3/2019).

Anggota KPPAD ini dilantik berdasarkan SK Walikota Batam No.KPTS.14/HK/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019. Adapun anggota yang dilantik yakni Abdillah, Nina Inggit G, Aznedra, Leny Fitriana, dan Siti Aminah. Rudi dalam amanatnya berharap kelima anggota KPPAD ini dapat mengayomi anak-anak dan menyelesaikan permasalahan anak di Kota Batam.

Baca Juga :  Usaha Seperti Batam Olehlo Mendukung Pariwisata di Kota Batam

“ Harus ada institusi khusus yang menangani persoalan anak-anak di kota ini. Setelah melewati seleksi akhirnya hari ini mereka resmi kita lantik. Jika di lapangan ada kasus segera koordinasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam,” pesannya.

Angka perceraian yang tinggi di Kota Batam, kata Rudi, menjadi salah satu faktor penyebab munculnya permasalahan terhadap anak. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi pemicu tingginya angka kekerasan terhadap anak. Dan ini akan menjadi tugas utama anggota KPPAD yang baru dilantik.

Baca Juga :  Dishub Kota Batam Tambah 400 Titik Parkir dan Usul Berlakukan Parkir 24 Jam

“ Tugas kita bersama mengayomi anak-anak yang menjadi korban perceraian ini. Bahwa Indonesia di tahun 2045 bonus demografi usia emas di tahun itu dan ini menjadi tugas bapak/ibu untuk menyelamatkan generasi emas ini,” tegas Rudi.

Sesuai SK, tugas dari anggota KPPAD Kota Batam di antaranya melakukan sosialisasi ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Serta mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, melakukan pengkajian dan penelitian tentang perlindungan anak.

Baca Juga :  Kapolda Beri Penghargaan ke Tim Buser Korban Penembakan Curanmor

Selain itu KPPAD Kota Batam juga bertugas menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak dan melakukan mediasi atas sengketa hak anak. Terhadap kasus yang ditangani KPPAD harus memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Perda dan peraturan perlindungan anak. Serta memberikan laporan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka perlindungan anak.(*/mcb)

Editor: Dedy Suwadha

Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 35

DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
WIRARAJA
AWAL BROS

Berita Terkait