Kepala BP Batam: Banyak Aturan Tanpa Sepengetahuan Menkeu


Ikuti Berita Terbaru Kami

WARTAKEPRI.CO.ID – Menko Perekonomian Darmin Nasution melakukan pertemuan dengan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady pada, Selasa (5/3) kemaren. Dalam pertemuan itu Edy melapor bahwa ada sejumlah masalah mengenai peraturan yang berlaku di kawasannya.

Edy menyebut ada aturan yang berlaku di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang tak diketahui oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga :  BP Batam Car Free Day dan Wisata Kuliner bersama BNI di Batam Jelang Tutup Tahun 2017

Ia menjelaskan, ada aturan yang bertentangan satu sama lainnya. Contohnya, soal kewajiban untuk melaporkan hasil produksi dan bahan baku, untuk Laporan Surveyor (LS) yang harus dilakukan oleh pengusaha.

Padahal, dalam aturan Kementerian Keuangan kegiatan pelaporan itu tak perlu dilakukan.

“Ternyata harus diperiksa dulu melalui LS, harus dites ulang. Padahal jelas-jelas baik PP 10, maupun Permenkeu 120 Pasal 66 menyebut barang yang masuk ke dalam Batam itu belum berlaku tata niaga,” jelas dia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga :  PLN Prediksi Listrik Batam Akan Normal Setelah Pukul 10 Malam

“Kenyataannya, ya kami di Batam itu banyak sekali peraturan-peraturan yang tanpa sepengetahuan Menkeu, itu berlaku,” papar dia.

Edy pun mengatakan agar masalah itu tak mengganggu investasi di Batam, dirinya akan menyiapkan kebijakan perizinan online terpadu atau online single submission (OSS) dengan fasilitas yang berbeda dari sebelumnya. Investor juga akan mendapat insentif fiskan agar penanaman modal bisa terus masuk ke kawasan tersebut.

Baca Juga :  Kamis, Tim Dewan Kawasan Nasional Sosialisasi Proses Pergantian Dewan Kawasan Kepri

“Jadi OSS di kami lain lagi, ada fasilitas beda lagi, di samping tax holiday, kita ada fasilitas yang namanya Free Trade Zone (FTZ),” kata dia.

(Is)

sumber : Detik.com

Ikuti Berita Terbaru Kami


DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA
AWAL BROS