Polisi Tetapkan Dirut PT SPP Tersangka, Bupati Lingga Perjuangkan 400 Setifikat Warga Desa Linau



Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 37

WARTAKEPRI.co.id, LINGGA – Bupati Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), Alias Wello meminta Direktur Utama PT. SPP, Bambang Prayitno, segera mengembalikan 400 persil sertifikat tanah warga Desa Linau, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.

Permintaan itu disampaikan Bupati Lingga, Alias Wello usai menerima laporan dari Kepala Desa Linau, Musdar, bersama belasan perwakilan tokoh masyarakat terkait penahanan sekitar 400 persil sertifikat tanah warganya oleh Direktur Utama PT. SSLP sejak tahun 2004 lalu. Berdasarkan informasi warga, luas tanah dalam 400 persil sertifikat itu, sekitar 200 hektar atau masing – masing sertifikat memiliki luas 0,5 hektar.

“Saya baru dilapori oleh Kepala Desa Linau bersama tokoh-tokoh masyarakatnya bahwa sertifikat tanahnya sampai hari ini masih ditahan perusahaan. Padahal, sertifikat itu adalah hak masyarakat setempat. Karena itu, saya minta Direktur Utama PT. SSLP segera mengembalikannya tanpa syarat apapun,” tegas Bupati Lingga, Minggu (30/12/2018).

Baca Juga :  Sambut Natal dan Tahun Baru, Kapolsek Batam Kota Himbau Warga Saling Menjaga Kondusif Batam

Menurut Awe, sapaan akrab Bupati Lingga itu, setiap perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (SIUP), wajib membangun kebun untuk masyarakat paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.

“Saya sudah minta semua datanya sebagai bahan untuk mengambil langkah-langkah hukum jika manajemen perusahaan ini tidak kooperatif. Kalau perlu, kita koordinasikan dengan penegak hukum untuk mengambilnya,” katanya.

Permintaan ini, juga berkaitan dengan perkembangan terbaru dimana Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya yang menetapkan Direktur Utama PT. Sumber Sejahtera Logistik Prima (SSLP), Bambang Prayitno sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP dan atau pasal 372 KUHP.

Penetapan tersangka Bambang Prayitno bersama Rianto alias Akwang dan Dwi Ria Abubakar itu, berdasarkan hasil gelar perkara penyidik pada tanggal 27 September 2018.

Baca Juga :  Enam Poin Kerjasama, Pemkab Lingga dan IPB Perkuat Pelatihan Pertanian

Hingga saat ini penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah memeriksa 23 orang saksi dan menyita sejumlah surat atau dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut sebagai alat bukti.

“Ya, ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal bepergian keluar negeri. Sampai saat ini belum ada penahanan terhadap ketiganya,” ungkap Kanit 2 Subdit 2 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Samian, Senin (31/12/2018).

Menurut dia, kasus yang menjerat Bambang Prayitno dan kawan-kawan tersebut berdasarkan laporan Laurence M. Takke dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 3095/ VI/ 2018/ PMJ/ Ditreskrimum, tanggal 7 Juni 2018.

“Tempat kejadiannya di kantor notaris Dwi Ria Abubakar, SH di Jakarta Barat pada tanggal 9 November 2012 dengan alat bukti berupa keterangan 23 orang saksi, beberapa surat dan dokumen yang berkaitan dengan perkara ini,” kata Kompol Samian.

Baca Juga :  Selain Piala Dunia, Ada IndiHome Video Call dari TV ke TV IndiHome Lainnya

Sementara itu, saksi pelapor Laurence M. Takke menjelaskan, kasus ini berawal ketika dirinya hendak berinvestasi di bidang pariwisata dan pelabuhan khusus di Desa Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada bulan Agustus 2017 lalu.

Ia bertemu dengan tersangka Rianto alias Akwang yang menawarkan sebuah perseroan PT. Libra Agrotaman Asri (LAA) dan sejumlah tanah yang merupakan bagian dari aset-aset perusahaan tersebut.

Transaksi pun berjalan dengan lancar dimana dalam akuisi tersebut, PT. LAA memiliki beberapa aset berupa tanah dan bangunan sekitar 400 hektar dengan bukti kepemilikan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) yang biasa juga disebut alas hak, Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). (*)

Kiriman : Ravi Azhar
Editor : Dedy Suwadha.

Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 37

DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB LINGGA
PEMKO BATAM PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
DPRD BATAM

Berita Terkait