Terkait Wacana Wako Batam Rangkap Ex Officio Kepala BP Batam, Pusat Buat Dulu Tim Khusus



WARTAKEPRI.co.id – Wacana Pemerintah Pusat Tentang Rangkap Jabatan Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam harus dikaji ulang, agar tidak menimbulkan kekacauan dan mengganggu Iklim berinvestasi di Kota Batam serta menghambat pertumbuhan ekonomi di Batam.

Karena antara BP Batam dan Pemko Batam adalah 2 (Dua) sistem yang berbeda yakni Badan Layanan Umum yang berorientasi pada Pendapatan atau Penghasilan dengan Pemko Batam yang berorientasi pada penyerapan anggaran.

Selanjutnya meminta agar Pemerintah lebih berkonsentrasi dulu pada penyelesaian berbagai persoalan yang ada di BP Batam, yang telah puluhan tahun tidak terselesaikan. Seperti sengketa lahan yang telah banyak memakan korban.

Kemudian tumpang tindih lahan, ruli, UWTO yang bertentangan dengan PBB dan berbagai persoalan seperti ATB yang habis kontraknya dengan BP Batam tahun 2020.

Jika ada regulasi menyerahkan seluruh persoalan yang ada ke Pemko Batam, akan sangat berat dan sangat mengganggu kinerja Pemko Batam.

Pemerintah juga seharusnya bijak dalam membuat aturan, dan sebelum mengambil keputusan sebaiknya dikaji ulang, bila perlu di bentuk Tim Khusus.

Tim ini untuk mendalami dan mempelajari berbagai persoalan yang ada di Batam agar tidak bertentangan dengan Undang-undang dan menabrak berbagai aturan, seperti
UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 76 Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakilnya untuk merangkap Jabatan.

UU NO. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 4 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran serta Peraturan-peraturan lainnya.

Daripada buru-buru menyerahkan persoalan tersebut ke Pemko Batam, yang akan menimbulkan banyak persoalan di Kota Batam juga akan menjadi preseden buruk terhadap supremasi hukum kedepan.(*)

Oleh : Muhammad Azhar
Ketua Lembaga Survey Batam







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA