Wartakepri, KTP-el

Mendagri Intruksikan Sebelum Tahun Baru 2019, KTP-el Rusak atau Invalid Sudah Dimusnahkan



Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 36

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar menegaskan bahwa Mendagri menginstruksikan dengan tegas agar satu minggu ke depan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid sudah dilaksanakan oleh seluruh daerah.

Lebih lanjut Bahtiar juga mengungkapkan mekanisme pemusnahan KTP-el rusak atau invalid berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor: 470.13/11176/SJ Tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid, “ pastikan dilakukan pencatatan dan segera pemusnahannya dengan cara dibakar serta dibuatkan berita acara pemusnahannya.

Baca Juga :  Kebiajakan Walikota Batam Menyelesaikan KTP-electronik Per Kecamatan

“ Dalam proses pemusnahannya agar mengundang kawan-kawan media massa/pers dan instansi terkait lainnya didaerah untuk menyaksikan secara langsung,” tegasnya.

Langkah cepat yang dilakukan Kemendagri sebagai bagian dari bentuk komitmen kuat dari Kemendagri untuk menjaga, mencegah dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid terhadap perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum termasuk terkait dengan Kepemiluan.

Baca Juga :  Inikah Isi Rekomenasi Wantimpres ke Presiden Usai 2 Hari Kunjungan ke Batam

“ Dan kami tegaskan siapapun yang coba-coba berbuat curang dalam pelaksanaan Pemilu pasti akan ditindak oleh Bawaslu dan jajarannya yang dibantu aparat penegak hukum,” ungkap Bahtiar.

Lebih lanjut kata Bahtiar, Menteri Dalam Negeri, telah instruksikan Dirjen Dukcapil dan jajaran Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota agar secara sungguh2 memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan Standar Operasional Prodesedur (SOP) pemusnahan KTP-el rusak atau invalid tersebut. Walau hanya 1 (satu) atau 2(dua) blanko rusak atau invalid segera dimusnahkan dengan cara dibakar yamg disertai dengan berita acara.

Baca Juga :  Bupati Natuna Serahkan 13 Ranperda,Tapi Anggota DPRD yang Hadir Cuma 12 Orang

“ Kemendagri bersama Kepala Daerah tidak ragu – ragu akan memberikan tindakan tegas termasuk opsi sanksi mencopot pejabat Dukcapil dan memproses secara hukum hingga tuntas siapapun aparat Dukcapil Pusat sampai daerah serta aparat lainnya, apabila terbukti melanggar SOP tersebut”, tutup Bahtiar.Puspen Kemendagri.(*)

Kiriman : Zulfahmi

Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 36

DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB LINGGA
PEMKO BATAM PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
DPRD BATAM

Berita Terkait