Simalakama UMK 2019, Sudah Sehatkah Semua Keuangan Perusahaan di Batam?



WARTAKEPRI.co.id – Pro dan Kontra Kenaikan UMK Batam Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah Minimum Propinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.

Upah Minimum Kota (UMK) Batam diproyeksikan naik dari Rp 3.523.427 pada 2019 menjadi Rp 3.806.358. Sementara upah minimum provinsi (UMP) Kepri 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.769.754.

Perhitungan itu diperoleh berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.240 yang menetapkan UMK dan UMP 2019 naik sebesar 8,03 persen dari upah tahun ini.

Dari sisi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri menyatakan keberatan dengan proyeksi UMK Batam, 2019 yang mencapai Rp 3,8 juta. Karena akan banyak pengusaha yang tidak sangup membayar upah yang setinggi itu.

Baca Juga :  Pilkada 2017 Tanpa Hoax..Belajarlah dari Pilkada Provinsi Aceh 2012

Dari pernyataan diatas, bahwa suatu perusahaan harus membayar upah sesuai dengan upah yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan UMK tetap harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan hidup layak (KHL) di suatu daerah.

Dari segi Trade off, dampak dari kenaikan UMK. Jika terjadi kenaikan UMK dapat menyebabkan beberapa dampak pro dan kontra. Pemerintah mesti mempertimbangkan secara matang tentang masalah ini.

Dampak pro terjadinya kenaikan UMK ini adalah bertambahnya penghasilan yang didapatkan oleh para pekerja.

Pastinya para pekerja lebih bersemangat bekerja karena penghasilan yang mereka dapatkan meningkat dari sebelumnya dan kebutuhan para pekerja juga dapat terpenuhi karena adanya kenaikan UMK ini.

Baca Juga :  Senin, ‎Pegawai dan Dosen UMRAH ‎Menunggu "Berkah" Dana Hibah

Dampak kontra terjadinya kenaikan UMK pada perusahaan akan keberatan karena suatu perusahaan yang memiliki banyak karyawan, dan upah para pekerja semakin naik, dan kemungkinan perusahaan tersebut harus melakukan pengrekrutan karyawan, jika kasus ini terjadi dapat menyebabkan banyaknya pengganguran.

Perusahaan akan kesulitan dalam menjalankan usaha karena belum tentu yang didapatkan satu bulan labanya bisa cukup untuk membayar gaji karyawan dan laba perusahaan akan menjadi berkurang.

Bisa juga dengan merekrut karyawannya, dan karyawan harus lebih dimaksimalkan lagi tanggung jawab pekerjaanya supaya seimbang antara gaji sama pekerjaan yang dilakukan dan dampak lainnya adalah terjadinya kenaikan harga sembako. Jika pendapatan masyarakat naik kemungkinan juga harga pasar dapat terjadi kenaikan.

Dari dampak pro dan kontra diatas, dimana selain pemerintah membuat peraturan untuk meningkatkan UMK tiap tahun pemerintah juga dapat memikirkan untuk membuat peraturan bagi perusahaan-perusahaan untuk memberikan tunjangan lainnya, seperti bagi karyawan yang memiliki kinerja yang baik diberikan komisi.

Baca Juga :  Membaca Gajah Mada Untuk Mencari Pemimpin

Pemerintah harus sering-sering melakukan pengaudiatan ke perusahaan-perusahan agar dapat mengetahui profit perusahaan sehingga dapat menetapkan UMK yang sesuai dengan pendapatan perusahaan.

Selain itu, tidak boleh menetapkan jumlah UMK yang tidak sesuai dengan standar karena harus juga melihat dari sisi pendapatan dan beban-beban yang diterima perusahaan, apakah perusahaan tersebut mampu menutupi beban yang ditanggung perusahaan juga memberikan jumlah minimum gaji yang telah ditetapkan oleh pemerintah.(*)

Opini: Haiting
Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Manajemen, Universitas Universal.


DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB LINGGA
PEMKO BATAM PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
DPRD BATAM
DPRD LINGGA



Berita Terkait