RDP DPRD Anambas Bersama BPN dan Dishub LH Terkait Pasir di Ujung Bandar Udara Letung



Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 36

WARTAKEPRI.co.id, ANAMBAS – Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas terkait Permasalahan Pengambilan Pasir di lahan masyarakat oleh pihak Kontraktor, di Aula Rapat DPRD Anambas Rabu (14/11/2018). Untuk membahas ini, Komisi III gelar jajak Pendapat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup (DISHUBLH) Kabupaten Kepulauan Anambas serta pihak Tapem Anambas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas telah memanggil BPN, Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup (Dishub LH) dan Badan Tampem di Ruang Rapat DPRD dalam jajak pendapat terkait laporan dari masyarakat tentang keabsahan kepemilikan lahan di sekitar Bandara Letung.

Baca Juga :  Kemeriahan Pawai MTQ Kecamatan Jemaja, Syiar Islam Pulau Terluar Indonesia

” Penyampaian dan penjelasan dari BPN tadi, jelas lahan tersebut milik Pak Julius,” kata Muhammad Dai sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD.

Muhammad Da’i menegaskan bahwa yang didapat dari RDP ini, dijadwalkan Kamis (15/11/2018) DPRD beserta BPN, Dishub LH, serta Tapem akan turun langsung ke lokasi untuk tinjau secara langsung untuk memastikan status tanah, serta status pekerjaa yang disangkakan.

” Kita pastikan besok turun agar dapat melihat secara langsung kondisi lahan milik saudara Julius,” jelasnya.

Baca Juga :  NEWS VIDEO : Kamis, Indah Dewi Pertiwi (IDP) Bakalan Hibur Clubber F1 Club Batam

Diakui saudara Julius selaku pemilik lahan mengatakan, dirinya telah menyampaikan beberapa kali persoalan ini kepada pihak Bandara Letung untuk disampaikan kepada Kontraktor.

” Kita sudah sejak lama berkoordinasi dengan pihak Bandara Letung untuk di sampaikan kepada kontraktor,” tuturnya lagi.

Sedangkan Zulkarnaen selaku Sekretaris Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup mengatakan, pemerintah daerah dari tahun 2017 tidak pernah mengizinkan yang dimaksud.

” Sejauh ini sejak tahun 2017 Dishub LH tidak pernah memberikan izin untuk melakukan kegiatan Pengerukan Pasir Atau Pembuatan Parit,ucap dia.

Kepala BPN Kabupaten Kepulauan Anambas Subandi, mengatakan bahwa jika dilihat dari peta yang ada memang benar lahan tersebut milik Julius berdasarkan Dokumen yang diajukan.

Baca Juga :  KRI Teluk Celukan Bawang 532 Jamin Laut Natuna Anambas Aman dari Ilegal Fishing

“Iya tanah Pak Julius, namun untuk penggalian pasir itu bukan kewenangan BPN dan bukan ranahnya untuk memberikan tanggapan, Kalau kita memiliki atau menguasai lahan ya harus dijaga,” tegas dia.

Rapat tersebut Dihadiri oleh Beberapa Perwakilan Dari anggota DPRD, Kepala dan Staf BPN, dari Tapem. Sementara itu dari Dishub LH yang hadir adalah Sekretaris yang di dampingi oleh beberapa stafnya, kemudian beberapa rekan awak Media yang ada di Anambas.(Mad).

Editor : Dedy Suwadha

Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 36

DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB LINGGA
PEMKO BATAM PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
DPRD BATAM

Berita Terkait