Ini Alasan Desa Jadi Ujung Tombak Pembangunan, Berikut Penjelasanya Kemendagri





WARTAKEPRI.co.id, NATUNA -Pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal menjadi satu dari sekian banyak program kerja utama pemerintah kini mulai di rasakan masyarakat Hingga menjagkau ke pulau paling utara indonesia Natuna.

Hal ini pertegas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan desa, dan kelurahan menjadi ujung tombak pemerintahan dalam pengembangan inovasi.

Hal ini disampaikannya pada gelaran acara Lokakarya dan Penyerahan Penghargaan Juara Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2018 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Badung, Bali.

“Kita pahami sesungguhnya tidak ada produksi atau potensi yang ada di daerah  kabupaten atau kota maupun provinisi, yang tidak berasal dari desa maupun kelurahan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/10/2018).

Menurut Hadi, inovasi akan bermanfaat dalam pengembangan usaha, dan peningkatan produksi.

“Kerjasama desa dengan swasta hendaknya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah desa,dan memfasilitasi,bentuk cluster maupun home industry,” paparnya.

Hadi menegaskan, perangkat desa diharapkan dapat memfasilitasi usaha produksi.

“Jajaran aparatur desa dan kelurahan juga  perlu mewujudkan efisiensi dan akuntabilas,” tutupnya.

Web resmi Pemerintah Natuna BPKAD.

Neraca Dana Desa Natuna Pulau Perbatasan Natuna Prov Kepri

Jauh di pulau perbatasan Natuna, terdapat 70 Desa dan 15 kecamatan. besaran dana  desa wilayah perbatasan Negeri unjung utara mulai dirasakan manfaat oleh masyarakat.

Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi  meningkatkan dana desa menjadi Rp 46,9 triliun ‎atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 sebesar Rp 20,7 triliun‎.‎ Artinya, setiap desa akan mengelola uang secara mandiri dan transparan.

Dari halaman web Pemerintah Kabupaten Natuna, BPKPAD  yang merincikan secara transparan neraca keuangan desa.

Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Natuna, Suryanto, menjelaskan, Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Anggaran 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

Untuk 2017 dana Desa Natuna

Alokasi Transfer ke Desa Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengalokasikan sebesar 128 Milyar, dengan rincian,Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 71 Milyar, Dana Desa (DD) sebesar Rp. 57 Milyar,

Bagi Hasil Pajak (BHP) Sebesar Rp. 633.juta,Bagi Hasil Retribusi (BHR).

Tahun 2018,

Realisasi Pendapatan Kabupaten Natuna sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 mencapai 21,38% atau Rp177 milyar dari pendapatan yang dianggarkan yaitu sebesar Rp828 Milyar.

Hal itu sebagai bukti kongkret, bahwa Pemerintahan saat ini menjalankan janjinya untuk membangun ekonomi dari pinggiran dan desa.‎(*)

Kiriman: Riky Riovsky





DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA