Minta Maaf ke Jokowi, Nelty Khairiyah Guru SMAN 87 Jakarta Dinonaktifkan dan Ini Respon Bawaslu

WIRARAJA

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Nelty Khairiyah, guru di SMAN 87 Jakarta dinonaktifkan sementara. Nelty dilaporkan menyebarkan doktrin anti-Jokowi ke murid-muridnya.

” Pada Rabu, 10 Oktober 2018, Kepala Sekolah membuat surat pernyataan untuk menonaktifkan mengajar sementara untuk yang bersangkutan,” ujar Kepala SMAN 87 Jakarta Patra Patia, Kamis (11/10/2018) seperti yang dilansir Detik.com.

Selama dinonaktifkan, Nelty akan mendapat pembinaan dari Kepala Seksi Sudin Pendidikan Jakarta Selatan dan Patra.

Sampai kapan Nelty dinonaktifkan belum jelas betul. Patra belum merespons ketika ditanya mengenai detail penonaktifan lebih lanjut.

“Hasil dari pembinaan itu, membuat pernyataan, kepala sekolah membuat kronologi kejadian,” ujar Patra.

Nelty sebelumnya sempat diperiksa pihak sekolah. Pemeriksaan ini terkait laporan orangtua siswa kepada Kepala SMAN 87. Nelty disebut mengumpulkan murid di masjid lalu bercerita mengenai gempa Palu yang merupakan salah Jokowi.

Nelty membantah isi aduan itu. Dia mengaku tak pernah mengumpulkan murid di masjid. Dia menegaskan dirinya sebagai aparatur sipil negara yang netral. Nelty menduga ada salah tafsir dari siswa yang menerima penjelasan darinya.

“Iya, sebenarnya saya netral, saya jelaskan apa adanya, nggak pernah ada muatan AIUEO-nya, nggak ada. Bagi saya kan juga nggak ada kepentingannya, Pak. Jadi mohon, mohon berita itu ya itu ya dianggap inilah, mungkin apa, salah tafsir saja,” tutur Nelty, Rabu (10/10).

Meski merasa dijelek-jelekkan, Nelty kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada pihak sekolah karena dianggap merugikan tempatnya mengajar itu. Nelty juga minta maaf secara khusus kepada Jokowi.

“Saya berjanji akan lebih berhati-hati di masa yang akan datang, agar ucapan dan tindakan saya tidak menyinggung siapa pun,” jelas Nelty.

Bawaslu DKI juga ikut menyoroti kasus ini. Bawaslu menyatakan jika peristiwa itu benar, Nelty dianggap melanggar UU Pemilu Pasal 280 ayat 1 poin c, d, dan h. Sanksi pidananya 24 bulan penjara dan denda Rp 24 juta.

Berikut bunyi pasal 280 UU Pemilu ayat 1 poin c, d, dan h: Poin c: Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu yang lain Poin d: Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat Poin h: Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan (rna/bag/detikcom)

Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 55

DEWAN PERS WARTAKEPRI
PEMPROV KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
BANNER BOTANIA

Berita Terkait


DPRD KEPRI
DPRD BATAM
DPRD LINGGA