Bintan Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut dan Penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani



WARTAKEPRI.co.id, BINTAN – Kabupaten Bintan kembali meraih Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Penghargaan bergengsi nasional tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani kepada Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos diwakili Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Bintan Moch Setioso di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

” Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017, alhamdulillah kita diberikan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat dihubungi, Kamis (20/9).

Baca Juga :  Kantor Pertanahan Bintan Anggarkan 400 Bidang Tanah untuk Disertifikasi

Dikatakannya juga bahwa catatan penghargaan tersebut juga menjadi prestasi tersendiri dimana sejak menjabat, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos hampir tidak pernah absen menerima penghargaan WTP di Tingkat Nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Bintan Moch Setioso mengatakan bahwa penghargaan tersebut diterima Kabupaten Bintan untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut, Pemkab Bintan juga tidak pernah absen mendapatkan penghargaan tersebut sejak tahun 2011.

Baca Juga :  Apri: Beasiswa 56 Pelajar Untuk Kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Bintan

” Prestasi ini tidak lepas dari komitmen dan kerja keras bersama seluruh jajaran Pemkab Bintan, dan tentunya kita sangat bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut ” ujarnya

Dikatakannya juga bahwa raihan penghargaan tersebut tidak lepas dari penggunaan metode keuangan yang diterapkan Pemkab Bintan melalui laporan keuangan yang berbasis akrual, dimana sebanyak tujuh laporan yang disiapkan setiap tahunnya meliputi laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Baca Juga :  Pemkab Alokasikan Rp 6,1 Miliar DAK Fisik Untuk Pembangunan Infrastruktur Sekolah

” Ada 7 laporan yang menjadi penilaian , yang harus kita siapkan guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan ” tutupnya.(*)

Humas Bintan


DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB LINGGA
PEMKO BATAM PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
DPRD BATAM
DPRD LINGGA



Berita Terkait