WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kamar Dagang Indonesia Provinsi Kepri bergerak cepat menyikapi kenaikan harga Gas dikisaran 40 persen, dan otomatis akan berdampak pada seluruh sektor usaha dan harga harga di Kota Batam. Walau belum ada kepastian diberlakukan oleh pihak PGN Kepri, namun Kadin Kepri menggelar Diskusi “Membedah Kenaikan Gas” di Hotel Haris Batam Centre, Senin (17/9/2018) sore. (Ada Video Diskusi di bawah berita)
Pentingnya diskusi ini, hadir langsung Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Kepala BI Kepri Gusti Raiza, Kepala Dinas Energi Pemprov Kepri, Kepala PGN Kepri Amin Hidayat, Kepala Penelitian Bright PLN Batam, Penyidik Senior Dikresrimsus Polda Kepri, SKK Migas, dan anggota serta Pengurus Kadin Kota dan Kabupaten di Kepri.
Diskusi dipicu dengan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 7896/13/DJM.E/2018 Tanggal 10 September 2018, tentang alokasi Gas Bumi untuk PLN Batam. Dalam surat itu dijelaskan harga Gas naik dampak melemahnya Rupiah terhadap Dollar Amerika. Kenaikan direncanakan dikisaran mulai 40 sampai 60 persen. Atas kenaikan ini akan berdampak harga jual listrik akan mengalami penyesuaian.
Ketua Kadin Kepri, Akhmad Makruf Maulana menyampaikan Saat ini industri di Batam tengah membaik dan pasti sebagai pelanggan PLN Batam. Tapi, dengan adanya rencana pemberlakuan kenaikan harga gas yang cukup tinggi ini, maka otomatis akan berdampak dengan harga tarif dasar listrik untuk Industri dan masyarakat. Kenaikan memang pengaruh dari harga dollar terhadap rupiah.
” Kita tidak habis pikir, kenapa kita yang tinggal di Kepri harus mengalami kenaikan harga jual Gas yang sangat tinggi. Padahal, Gas berasal dari Natuna. Kami setuju kalau Pemerintah Kepri juga mengelola Gas atau bagi hasil royalti dari aliran Gas yang ada di Kepri. Kalau mengelola gas sendiri, maka gas itu bisa kita jual ke PLN secara murah, dan otomatis akan murah juga tarif listriknya. Karena kenaikan harga gas pengaruh harga dollar, maka kami juga menyoroti kenapa pembelian gas harus pakai dollar, padahal dilarang bertransaksi menggunakan mata uang selain rupiah. Oleh itu, kami hadirkan Diskusi ini, untuk mencari langkah terbaik sebelum pihak PGN menetapkan berapa harga gas dinaikan, dan bagaimana dampaknya ke PLN,” jelas Akhmad Makruf.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam sambutannya, juga menyampaikan rasa kekagetannya atas informasi kenaikan gas hingga 40 persen lebih yang akan berlaku mulai Oktober 2018 nanti.
” Naik 40 persen itu mengerikan, dan akan berdampak ke listrik lalu akan berdampak kemana mana. Padahal, Kepri baru tahap perbaikan ekonomi yang tumbuh hingga 5 persen. Jika harga baru gas diberlakukan, maka komponen listrik juga akan naik. Tapi, kami pemerintah akan berusaha agar kenaikan ini tidak terjadi. Oleh itu masyarakat tidak perlu panik, kami akan menyelesaikannya,” Nurdin Basirun.
PLN Belum Naikan Tarif
Semenatara itu, Amin Hidayat Kepala PGN Wilayah Kepri menjelaskan kenaikan 40 sampai 60 persen belum dipastikan angkanya berapa dan belum dipastikan kapan akan diberlakukan. Sejauh ini, PGN di Kepri berpatokan dengan surat Kementerian ESDM per 10 September 2018.
” Sampai hari ini kami di Batam belum menerima berapa harga baru tarif Gas untuk PLN Batam. Tapi, yang pasti kontrak kami dengan PLN akan berakhir per 1 Oktober 2018, dan saat ini kami sampaikan kami juga siap kembali menyalurkan pasokan gas hingga satu tahun kedepan. Namun, pastinya harga gas tetap naik sesuai kenaikan harga beli di Sumur Gas yang dikelola Conoco Philips,” terang Amin Hidayat.
Sedangkan, Kirana Kepala Penelitian PLN Batam Kirana menyampaikan jika mengikuti harga gas dari PGN, maka kenaikan listrik akan berkisar 6 persen. Tapi, itu kalau PLN setuju membeli Gas ke PGN.
” Itu angka perkirakan, tapi kami tidak akan melakukan kenaikan lagi saat ini. Kenaikan pengaruh dari Dollar Amerika pasti berdampak kepada biaya operasional PLN Batam, tapi kami belum sepakat dengan harga dari pihak PGN Batam,” tutur Kirana. (*)
Bagaimana suasana Diskusinya simak Video dibawah ini.
Tulisan: Dedy Suwadha
Video : Dedy Suwadha