Usulan Penambahan Anggaran BP Batam Disetujui Komisi VI DPR RI



Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 37

WARTAKEPRI.CO.ID, JAKARTA – Usulan penambahan anggaran Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk tahun anggaran 2019 disetujui Komisi VI DPR RI.

Hal itu tertuang dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin rapat kerja Komisi VI dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Kepala BP Batam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/7/2018).

BP Batam mendapatkan penambahan anggaran senilai Rp565 miliar di tahun depan. Besaran anggaran itu sesuai dengan apa yang diajukan BP Batam untuk membiayai program pendukung prioritas nasional.

Baca Juga :  BP Batam Car Free Day dan Wisata Kuliner bersama BNI di Batam Jelang Tutup Tahun 2017

“Kita sepakat menyetujui penambahan anggaran BP Batam,” ujar Hekal.

Anggota Komisi VI DPR RI, Hamdhani berharap dengan adanya penambahan anggaran ini BP Batam mampu mengembalikan kejayaan Batam di masa lalu. Karena dulu perusahaan-perusahaan yang ada di Batam sangatlah maju.

Bahkan, sambung Hamdhani, sudah terbukti kapal-kapal tongkang dan kapal yang daya angkutnya 10.000 sampai 50.000 ton diproduksi di Batam.

Baca Juga :  Setwapres Jokowi Pertanyakan Masalah FTZ dan Galangan Kapal ke BP Batam

“Saya yakin dengan kepiawaian Kepala BP Batam saat ini, semoga bisa bersinergi memajukan Batam kedepan,” harapnya.

Selain BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menyetujui usulan penambahan anggaran Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam rapat ini. Nilainya Rp32 miliar.

Tambahan anggaran untuk BSN itu disetujui untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) sesuai dengan penugasan dari Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2018 tentang Badan Standarisasi Nasional.

Baca Juga :  Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Terapkan Sistem Non Tunai Host to Host Agustus 2018

Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, maka total anggaran yang dimiliki BSN pada tahun 2019 sebesar Rp235 miliar. Selain diperuntukkan untuk program manajemen dan teknis BSN, anggaran tersebut juga digunakan untuk pengembangan standarisasi nasional dengan beberapa program.

“Diantaranya pendidikan dan pemasyarakatan standarisasi, serta penelitian dan pengembangan standarisasi,” pungkas Hekal. (*)

Sumber foto dan berita : Dpr.go.id

Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 37

DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB LINGGA
PEMKO BATAM PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
DPRD BATAM

Berita Terkait