Inilah Rencana Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan Terkait Pajak Laba Ditahan & Warisan



Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 37

JAKARTA – Pemerintah menganggap usulan mengenai pajak bagi laba ditahan dan warisan masih dalam proses pembahasan awal. Untuk itu pemerintah sampai saat ini masih berupaya menjaring informasi dari berbagai pihak terkait rencana tersebut.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan bahwa rencana pemajakan laba ditahan dan warisan memang muncul dalam forum group discussion (FGD).

“Tetapi ini pembahasannya masih sangat awal, belum sampai di level pimpinan,” kata Robert di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca Juga :  Ditjen Pajak Targetkan Pencapaian SPT hingga 14,6 Juta

Robert enggan membeberkan detail mengenai rencana tersebut. Namun demikian, pemerintah akan mendengarkan masukan dari para pihak soal pengenaan pajak laba ditahan dan warisan.

“Itu memang sangat sensitif. Karena masih FGD, ya masih sangat awal,” imbuhnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memasukan laba ditahan (retained earnings) dan warisan sebagai obyek pajak penghasilan dalam revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan memastikan bahwa pemerintah telah secara aktif mensosialisasikan rencana tersebut termasuk meminta pandangan dan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat hingga pengamat pajak.

Baca Juga :  Nurdin Basirun Beserta Jajaran OPD Melaporkan SPT Menggunakan e-Filling

Laba ditahan sendiri acapkali didefinisikan sebagai laba bersih yang ditahan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Cara penghitungan laba ditahan biasanya dilakukan dengan cara mengurangi laba bersih dengan dividen yang dibayar oleh perusahaan ke pemegang saham.

Sejauh ini laba ditahan bukan merupakan obyek pajak (PPh Pasal 23). Laba ditahan baru bisa dipajaki apabila telah dibagikan kepada pemegang saham atau dalam bentuk dividen. Begitupula dengan warisan yang sampai dengan saat ini bukan merupakan obyek pajak.

Baca Juga :  BPK Kepri Pertanyakan Kemana Biaya Jaminan Bongkar Reklame di Batam

Hal itu tercermin dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menegaskan bahwa harta hibah dan warisan bukan merupakan obyek pajak.

Sumber : bisnis.com

Foto      : Istimewa/net

Ikuti Berita Terbaru Kami

  • 37

DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB LINGGA
PEMKO BATAM PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
DPRD BATAM

Berita Terkait