Dikunjungi 800 Orang per Hari, Mal MPP Batam Jadi yang Terbesar



WARTAKEPRI.CO.ID, JAKARTA – Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dicetuskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kota Batam mempermudah proses perizinan dan penanaman modal. Bahkan per harinya sekitar 800 orang datang untuk menyelesaikan sejumlah perizinan.

Sejak beroperasi pada Desember 2017 lalu, MPP Batam yang memiliki 427 jenis pelayanan menjadikannya MPP terbesar dengan pelayanan terbanyak di Indonesia. Dalam MPP tersebut, ada 406 jenis layanan pemerintah daerah, ada juga 21 jenis layanan yang diselenggarakan pemerintah pusat.

Dengan letak geografis yang cukup strategis dan menjadi ‘pintu depan’ di negara ini, adanya MPP di Batam memberikan nilai plus bagi penanam modal dari luar negeri. Izin berusaha kini tidak perlu lagi berbelit. Para investor cukup datang di MPP Batam dan bisa menyelesaikan semua urusannya.

Baca Juga :  Wagub Sumbar Hadiri Rapat Tentang KEK Mentawai di Kementrian Pusat

Jenis-jenis pelayanan yang masuk di dalam MPP ialah pelayanan kepolisian, pertanahan, pelayanan perbankan, izin usaha, perpajakan, pelayanan terkait BUMN/BUMD dan masih banyak lagi.

Pelayanan dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dan pelayanan kejaksaan juga ada di dalam gedung yang berlokasi di bilangan Belian ini.

Data yang terintegrasi dan mengurangi penggunaan uang kertas juga menjadi terobosan untuk birokrasi di era modern ini. Hal itu menjadi apresiasi dari Menteri BUMN Rini Soemarno saat kunjungannya beberapa waktu lalu bersama Menteri PANRB Asman Abnur dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

“Dengan pembayaran non tunai, pelayanan di sini menjaga transparansi dan lebih jelas. Perbankan BUMN juga mendukung sepenuhnya,” tegas Rini saat itu.

Meski kepercayaan investor terhadap Batam sempat menurun karena beberapa persoalan, kini meningkat lagi dengan berdirinya MPP.

Baca Juga :  Menteri ESDM Resmi Menikahi Astried Swastika

“Dengan adanya pelayanan seperti ini menyatukan semua. Persoalan-persoalan investor pun dapat terselesaikan dengan mudah,” ujar Rini.

Sementara itu, HM Prasetyo mengungkapkan, berdirinya MPP adalah langkah keseriusan pemerintah untuk hadir dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan pelayanan yang transparan dan profesional, Prasetyo berharap tidak ada lagi ketimpangan. Sebagai salah satu instansi penegak hukum, jajarannya akan ikut mengawal segala kegiatan di MPP.

“Semua bisa dilihat, bisa dilakukan dengan baik. Kita akan kawal dan amankan ini,” ujar pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa ini.

Peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) juga ditargetkan akan meningkat setelah adanya MPP ini. Saat ini, Indonesia menduduki peringkat 72 dalam EoDB menurut survei yang dilakukan Bank Dunia.

Baca Juga :  Kapal Pembawa 1 Ton Sabu Diamankan Pihak BC Batam di Pelabuhan Sagulung

“Bapak Presiden, menargetkan rangking EODB kita naik menjadi peringkat 40,” imbuh Menteri Asman dalam kesempatan yang sama.

Dampak adanya MPP ini dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Siti (27), warga Batam, mengatakan kehadiran MPP ini sangat membantu dirinya dalam mengurus banyak hal.

“Ini efisien, sangat membantu. Dulu kan saya harus ke dua dinas berbeda untuk urus perizinan tapi sekarang cukup di sini. Apalagi pelayanannya ramah,” ujarnya di sela-sela antrean.

Warga Batam lainnya, yakni Ardie (24) juga mengapresiasi sistem pelayanan di MPP Batam yang dianggap cepat dan efisien.

“Ini sudah bagus tetapi Pemerintah Kota Batam harus terus mempermudah perizinan. Saya sangat mengapresiasi adanya mal pelayanan publik ini,” harapnya.(*)

Editor : Dedy Suwadha


DEWAN PERS WARTAKEPRI
WIRARAJA
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB LINGGA
PEMKO BATAM PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
DPRD BATAM
DPRD LINGGA



Berita Terkait