mal-pelayanan-publik-batam

Menteri BUMN Rini Melakukan simulasi pelayanan perizinan di MPP Batam

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 45

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno melakukan simulasi pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam.

“Misal saya calon investor, mau bangun resort, di lahan seluas 1 hektare misalnya. Bagaimana penjelasannya,” kata Rini, Rabu (11/4/2018).

Kepala Bidang Promosi, Data, dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam, Verbian Hidayat Syam mengatakan untuk investor baru hal pertama yang ditanyakan adalah kepemilikan lahan. Bila calon investor belum memiliki lahan di Batam, maka diarahkan untuk koordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Kalau mulai baru, harus ada alokasi lahan dari BP Batam. Tapi dilihat juga apakah masuk lahan FTZ (free trade zone) atau tidak. Batam, Rempang, Galang itu FTZ, alokasi lahan dari BP Batam,” terang Ferbian.

Setelah ada alokasi lahan, barulah masuk ke kajian teknis. Perizinan teknis inilah yang dilakukan di Pemerintah Kota Batam. Untuk perizinan ini nantinya bisa dilaksanakan dengan datang langsung ke MPP, atau dapat juga secara daring (online).

Menteri Rini menilai MPP Batam sangat bagus. Ia pribadi mengaku sudah lihat MPP Banyuwangi. Menurutnya Batam jauh lebih bagus lagi.

“Apalagi Batam berbeda, karena soal lahan ada di BP Batam. Dengan adanya pelayanan terpadu ini, menyatukan semua. Dan penekanan utama bagi kami juga pada cashless, non tunai. Ini penting untuk menjaga transparansi, supaya jelas,” kata Rini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengatakan MPP ini hadir untuk mengintegrasikan layanan pemerintah daerah. Awalnya dibuat di empat kota, yakni DKI Jakarta, Surabaya, Bali, dan Banyuwangi. Tapi ternyata ditanggapi positif seluruh daerah di Indonesia.

“Dan respon tercepat datangnya dari Batam. Maka mereka berkoordinasi. Jadilah gedung ini yang tadinya tidak ada apa-apa, jadi Mal Pelayanan Publik,” kata Asman.

Saat ini, sedikitnya sudah 19 kota yang mengantre untuk buat MPP. Asman berharap dengan adanya MPP di tiap daerah, perizinan jadi lebih cepat. Tidak lagi dalam hitungan hari, melainkan jam. Selain pelayanan juga lebih transparan, karena tidak ada lagi sentuhan langsung antara pengurus usaha dengan otoritas perizinan.

“Sehingga ease of doing business (EODB, atau indeks kemudahan berbisnis) kita bisa naik. Saat ini kita berada di peringkat 71 untuk EODB. Presiden maunya di bawah 40. Menko menargetkan minimal di peringkat 40,” ujarnya.

Sumber : Media Center Batam

Foto       : Istimewa/net

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 45

DEWAN PERS WARTAKEPRI



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA