Ibu Katemi Bikin Pejabat BPN dan Bupati Karimun Tegang saat Program Sertifikat Tanah

Ibu Katemi Bikin Pejabat BPN dan Bupati Karimun Tegang saat Program Sertifikat Tanah



WARTAKEPRI.co.id, KARIMUN – Bupati Karimun Aunur Rafiq mengundang seluruh masyarakat yang menerima SPPT PBB dan sertifikat tanah di dalam Gedung Balai Srigading, Tanjungbatu, Karimun, Kepulauan Riau mendadak tegang, Kamis (5/4/2018) pagi.

Pertemuan sempat tegang ketiak Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam sambutannya Rafiq meminta masyarakat untuk tunjuk tangan bagi yang merasa membayar biaya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), padahal seharusnya gratis.

Saat meminta kepada masyarakat tunjuk tangan itu, hanya satu yang menunjuk dari ratusan warga yang hadir. Dia adalah Katemi, seorang ibu yang berdomisili di Dabit Desa Lubuk Kecamatan Kundur. Suasana senyap dan bertanya-tanya biaya apa yang dibayarnya dari program gratis tersebut.

Namun saat Katemi sudah di atas podium bersama Rafiq, dalam melakukan dialog singkat atas interogasi Rafiq. Rupanya wanita paruh baya itu salah penafsiran, dia menyangka bayar yang dimaksudnya adalah membayar PBB terlebih dahulu sebelum keluar sertifikat.

“Waktu petugas datang ada dipungut biaya atau tidak,” tanya Rafiq.

“Tidak ada pak,” jawabnya. “Lalu kenapa angkat tangan” Tanya Rafiq lagi.

“Saya sangka ada biaya yang dibayar seperti uang pajak bumi bangunan (PBB), kalau itu saya rutin bayar tiap tahun. Makanya saya angkat tangan,” jelas Katemi.

Mendadak suasana pun riuh dan para hadirin tepuk tangan. Suasana tegang berubah gelak tawa.

“Saat saya meminta Ibu Katemi ini naik ke podium, pasti para pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah berpikir keras siapa lah yang jadi oknum punglinya ini. Rupanya jawaban ibu ini menjelaskan bahwa dia bayar PBB. Alhamdulillah semuanya memang gratis. Jadi tidak ada bayar biaya apapun dalam program sertifikat tanah gratis melalui PTSL ini ya,” jelas Rafiq.

Rafiq juga menjelaskan bahwa dia telah menggratiskan Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikhususkan bagi masyarakat ikut program PTSL. Diluar dari program tersebut akan tetap dikenakan BPHTB.

“Sudah saya tangdatangani SK Bupati nya. Gratis biaya BPHTP bagi masyarakat yang dapat program sertifikat tanah gratis yang dilaksanakan oleh BPN melalui PTSL ini,” tutup Rafiq.(*)

Sumber:gan/batampro.id







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA