Wartakepri, Kepala Dishub Kepri, Jamhur Ismail

Dishub Provinsi Kepri Menargetkan Pekan Depan Izin Prinsip Taxi Online di Batam Keluar


WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan izin prinsip bagi angkutan sewa khusus di Batam terbit pekan depan. Kepala Dishub Kepri, Jamhur Ismail mengatakan sudah ada 16 badan usaha yang mengajukan izin angkutan sewa khusus ke Dishub.

“Tapi yang lengkap baru empat. Yang belum lengkap diusahakan dalam minggu ini lengkap. Supaya bisa dikeluarkan izin prinsipnya,” kata Jamhur, usai rapat di Kantor Walikota Batam, Rabu (14/3/2018).

Badan usaha yang mengajukan izin angkutan sewa khusus diminta untuk ikuti ketentuan yang ada. Sesuai dengan ketentuan di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 tahun 2017. Di antaranya kendaraan harus diuji kir, dan ketentuan lainnya, hingga terbit izin usaha angkutan.

Baca Juga :  Goro Jumat Bersih Koramil 02/ Batam Barat dan Pelajar di Pulau Buluh Bulang

Untuk lebih detail, Dishub mengagendakan rapat lanjutan pada Senin (19/3) mendatang di Tanjungpinang. Rapat ini akan dihadiri perwakilan 16 badan usaha yang sudah ajukan izin angkutan sewa khusus. Hal yang akan dibahas antara lain tentang tarif dan zonasi.

“Nanti kita rumuskan zonasi itu lebih rinci. Contoh, tidak boleh jemput di bandara atau pelabuhan. Nanti di sana ada radiusnya, berapa meter dari bandara atau pelabuhan. Kalau tadi belum ada pembahasan itu, hanya secara umum saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Turis Korea Nonton Gesekan Taksi Online dan Konvensional ‎di Pemko Batam‎

Setelah ada kesepakatan, hasilnya akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Peraturan ini diperkirakan terbit Juni atau Juli mendatang, setelah kuota resmi ditetapkan.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan rapat bersama Forum Koordinas Perangkat Daerah Kota Batam dan Gubernur Kepri ini juga dihadiri tiga aplikator taksi dalam jaringan (daring) atau online. Pada intinya seluruh pihak ingin mencari solusi atas masalah angkutan umum di Kota Batam.

“Solusi yang dipilih sementara, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri beri kuota 300 kepada taksi online untuk beroperasi, tapi harus memenuhi persyaratan PM 108,” kata Amsakar.

Baca Juga :  Bisnis Minyak Gagal, Intel Bodong Minta Rp 50 Juta Uang Finalty ke David

Selain itu, aplikator taksi online juga diminta untuk mengakomodir taksi konvensional. Jadi nanti taksi konvensional jadi bagian taksi online. Solusi ini yang dirasa menjadi jalan tengah bagi keduanya.

“Kita berharap secara pelan ada semacam pembaharuan. Taksi lama mulai berganti mengikuti standar taksi online ini. Yang layak harus diakomodir,” sebutnya.

Sumber : Media Center Batam

Foto       : Istimewa/net

Ikuti Berita Terbaru Kami


DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA
AWAL BROS