Wartakepri, PNS lagi Berjalan

Siap-Siap Gaji PNS Dipotong 15 Persen, Apa Betul y…

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39

WARTAKEPRI.co.id – Pemerintah merencanakan skema dana pensiun baru yang akan dilaksanakan tahun 2020. Tujuannya agar masa pensiun PNS hidup lebih baik. Namun untuk kepentingan ini PNS harus bersiap-siap gajinya dipotong 15 persen per bulan.

Potongan iuran dana pensiun 15 persen per bulan itu terbilang besar. Sebab, sebelumnya potongan hanya 4,75 persen. Selama ini potongan dana pensiun bisa kecil karena sebagian dibebankan ke APBN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur kemarin (7/3/2018) di Jakarta, mengemukakan, pihaknya menyiapkan konsep 10 sampai 15 persen dari semuanya (gaji PNS). Tapi, uang itu jadi milik PNS terkait, setelah pensiun dikembalikan.

Asman menyatakan, skema pensiun baru tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sistem baru itu disebut fully funded, menggantikan sebelumnya, pay as you go.

Perbedaan utama model lama dan baru skema pensiun PNS adalah besaran iuran yang dipotong dari gaji setiap bulan. Model baru akan jauh lebih besar. Dana pensiun sepenuhnya berasal dari iuran gaji PNS. Tidak ada lagi sokongan APBN.

Jumlah PNS secara keseluruhan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada November 2017 sebanyak 4.374.349. Abdi negara ini tersebar di instansi pusat, 34 provinsi, dan lebih 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah PNS ter¬se¬but sama dengan 1,7% penduduk Indonesia. Angka PNS ini di¬pas¬tikan sudah bertambah setelah pada 2017 pemerintah kembali me¬lakukan penerimaan CPNS untuk 17.928 posisi.

Beban pensiunan PNS ke APBN memang cukup tinggi. Data dari paparan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS Kementerian PAN-RB menyebutkan, belanja pensiun di APBN 2016 mencapai Rp 103,26 triliun. Tahun ini belanja pensiun membengkak jadi Rp 107,98 triliun. Jika skema pay as you go dilaksanakan terus-menerus, pada 2074 belanja pensiun di APBN mencapai Rp 248,56 triliun.

Saat ini potongan gaji PNS sebenarnya sudah mencapai 10 persen, tapi itu untuk beberapa item iuran. Selain potongan dana pensiun 4,75 persen, ada potongan untuk tunjangan kesehatan dan tunjangan kematian. Artinya, PNS harus siap-siap dipotong lebih dari 20 persen gaji jika potongan dana pensiun saja sudah mencapai 15 persen.

Kita sependapat sistem pensiun baru yang tengah digodok itu sangat poasitif untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS. Namun, peneliti Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan terlalu berat jika untuk potongan dana pensiun saja gaji PNS dipotong sampai 10 persen, apalagi  15 persen.

Berbagai kalangan berharap hendaknya pemotongan gaji untuk tunjangan pensiun tersebut tidak terlalu tinggi, sebaiknya 5 persen. Pasalnya jika potongan terlalu tinggi dikhawatirkan akan memengaruhi daya beli PNS itu sendiri. Tentu saja mereka mengurangi porsi belanja lainnya, antara lain konsumsi rumah tangga.

Sebaiknya pemerintah menaikkan dulu gaji PNS, lalu kemudian bisa menaikkan potongan untuk dana pensiun bisa ke angka 10 persen sampai 15 persen. Soalnya dengan gaji tinggi, potongan sebesar itu tidak akan terasa dan tidak akan memengaruhi daya beli PNS.

Kita miris dengan nasib PNS kita. Sejak pemerintahan Joko Widodo (sekitar tiga tahun) mereka sama sekali belum pernah mengalami kenaikan gaji. Dlam kondisi seperti ini sebaiknya pemerintah mengkaji ulang atau membatalkan potongan dana pensiun meskipun baru diberlakukan padatahun 2020 mendatang.

Saatnya pemerintah lebih memikirkan kesejahteran PNS saat mereka aktif maupun saat pensiun tanpa melakukan potongan-potongan dalam bentuk apapun. Namun disisi lain, publik berharap PNS bisa bekerja profesional dalam melayani rakyat.

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39


DEWAN PERS WARTAKEPRI Harris Hotel

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA