Pengamat IPI Nilai Tepat Keputusan Presiden Belum Sahkan UU MD3



WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membuat making decision (keputusan yang tepat) yaitu, belum menanda-tangani UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang disahkan DPR.( Ada Video Terpisah dari Tulisan)

“Saya sangat setuju dan mengapresiasi langkah pak Jokowi, bagi saya ini pemikiran brilian dan demokratis dari presiden,” kata Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie melalui siaran pers, di Kantornya di Parta Jasa Tower, Lt 3, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Jumat (23/2/2018).

Lagi ini kata Jerry, menciderai demokrasi, memasung kebebasan berpendapat.

Menurut Jerry hal ini perlu dilawan dan diberangus. DPR jangan semena-mena dalam merancang sebuah Undang-undang yang merugikan rakyat banyak.

“Apa ini sudah dikaji, didalami, dianalisis, dipertimbangkan terlebih dahulu sebab-akibatnya, apa apa impact-nya (dampaknya), benefit (manfaatnya) dan keuntungannya? Bagi saya gak masalah jika kerjaan gak benar dikritik Kalau gak mau dikritik mundur saja sebagai anggota DPR,” kata dia.

Sekarang ini zaman now dan milineal jadi kebebasan berpendapat jangan pernah diredam dan dibabat.

Secara esensi, ekasistensi dan substansi ujar Jerry, UU MD3 sebenarnya lebih kepada mengatur internal para wakil rakyat sehingga peran pemerintah lebih pada menjaga agar undang-undang itu tidak merugikan masyarakat.

“Saya nilai DPR kebablasan, apa sudah tidak ada isu lain yang lebih berguna, saya mendukung sepenuhnya langkah presiden belum menanda-tangani UU MD3 ini. Mereka seakan merusak kebebasan berpendapat. Pers aja dipasung apalagi masyarakat,” tegas dia.

Jadi Jerry menilai ini beyond belief (tidak masuk akal). Ini Antara irasional dan rasional.

“Mereka dipilih dan digaji oleh rakyat, jadi hargailah rakyat kita,” pinta Jerry.

Sementara tutur dia, ini dilakukan atas dasar emosi sesaat atau pencitraan? Jerry menyarankan agar DPR membuat policy (kebijakan) yang mensejahtrakan masyarakat. Jangan buat masyarakat gamang dan gunda-gulana.

“Saya curiga ini ada political interest (kepentingan politik) yang kuat. Salut sama Nasdem dan PPP yang menolak,” ungkap dia.(*)

Tulisan: Jerry Massie
Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI)

Catatan Video di bawah ini, tidak ada kaitannya dengan tulisan diatas. Video dibawah ini, kiriman pengurus PWI Pusat saat diskusi dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatio beberapa waktu lalu, dan dikirim ke Group PWI Kepri. Salah satu yang memberi pendapat adalah Ketua PWI Kepri Ramon Damora.

Judul Video: Kritik PWI terhadap UU MD3 2018 muncul Istilah Dajjal







DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA