WartaKepri -K etua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Ketua Umum HKTI Tidak Sepakat Impor Beras 500 Ribu Ton

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Keputusan impor 500 ribu ton beras diambil karena saat ini tengah terjadi kelangkaan pasokan beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

Perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan impor adalah Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

BACA : https://wartakepri.co.id/2018/01/12/akhir-januari-500-ribu-ton-beras-akan-di-impor/

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan terkait impor beras, jangan membuat resah masyarakat dan petani. Sehingga harga gabah anjlok saat panen raya.

“Berdasarkan grafik nasional panen yang paling bagus terjadi pada bulan Februari sampai April, ini di karenakan fotosintesisnya bagus dan curah hujan yang bagus. Sedangkan bulan Maret sampai April adalah peak panen. Jangan sampai kerana isu impor harga petani jadi rusak,” terangnya, Jum’at(12/1/2018).

Dijelaskannya, impor beras dapat dilakukan apabila produksi beras dalam negeri mengalami kekurangan, Moeldoko menilai produksi beras masih cukup.

“Jika Impor beras karena masalah harga beras naik di pasaran, maka yang harus di perbaiki adalah tata kelola distribusi beras,” bebernya.

Diungkapkannya, pada bulan Februari akan ada panen di sejumlah daerah, tentunya harga gabah dan beras akan turun lagi.

Diterangkannya, grafik panen setelah bulan April hingga Agustus cenderung menurun. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya agar grafik panen ini tidak naik turun, melainkan selalu ada panen di setiap bulan.

 

“Jadi solusinya harus tiada hari tanpa panen. Harus selalu ada panen. Selain itu, perlu dibangun storage-storage di daerah-daerah untuk cadangan beras selain mengandalkan gudang milik Bulog,” kata mantan Panglima TNI ini.

Untuk itu, Moledoko mengatakan, dibutuhkan kebijakan pangan nasional dalam menentukan impor beras ini. Artinya, urusan pangan bukan lagi soal produksi, dalam hal ini urusan Kementan, tetapi terintegrasi.

Dia mencontohkan, urusan pupuk dengan Kementerian Perindustrian, urusan irigasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan impor.

“Selama ini Kementan mengatakan ketersediaan cukup, tetapi Kemendag mengatakan selalu kurang dan akhirnya impor. Harusnya semua lembaga terintegrasi dan data yang dikeluarkan akurat apakah diperlukan impor atau tidak,” urainya.

Bila selama ini alasan impor adalah kekurangan stok, maka ke depan harus dicarikan solusinya. Bila rata-rata hasil panen di Indonesia adalah 5-6 ton per hektar, maka sudah saatnya pemerintah mewajibkan petani menggunakan varietas padi yang menghasilkan lebih besar, minimal 8-9 ton.

“Permasalahan hulu harus dibenahi agar tidak adalagi kegaduhan impor beras karena kekurangan stok. Produksi harus makin ditingkatkan. Bila selama ini petani menghasilkan 5-6 ton per hektar, maka harus diupayakan menghasilkan 8-9 ton per hektar. Dan HKTI sudah mengembangkan varietas padi ini,” tuturnya Moeldoko.

Sumber : Tribunsnew.com

Foto      : Istimewa/net

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39


DEWAN PERS WARTAKEPRI Harris Hotel

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA