Dr Jerry Massie : Korban dari Psywar La Nyala Mattaliti vs Partai Gerindra adalah Bawaslu

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 45

WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – Psywar atau (perang urat syaraf) antara La Nyala Mattaliti dengan Partai Gerindra tersaji usai dirinya menyatakan Partai Gerindra meminta Rp 40 Miliar mahar politik untuk maju di pilkada Jawa Timur (Jatim).

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) menilai secara hukum kasus mahar politik La Nyala Mattaliti kepada Partai Gerindra ini agak lemah. Secara evindesia, La Nyala tak punya bukti-bukti kuat terkait pernyataannya soal mahar politik. Dan, sampai kini secara esensi, eksistensi dan substansi harus di jelaskan mahar politik seperti apa.

” Memang saya tau partai butuh anggaran untuk saksi, tapi yang masuk akal, KPU dalam hal ini harus kembali kroscek terkait anggaran politik dan mahar politik,” kata Jerry Massie Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Indonesian Public Institute, Peneliti TEPI, ke WartaKepri.co.id, Sabtu (13/1/2018).

Kasus La Nyala membuka tabir gelap permainan politik transaksional sampai ke mahar politik. Sebenarnya secara aturan ada dalam UU Nomor 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8/2015 (UU Pilkada).

” Suatu imbalan khususnya dalam bentuk uang yang diberikan seorang calon kepada partai politik tertentu, dengan maksud agar parpol tersebut mencalonkan yang bersangkutan dalam Pilkada. Mengacu pada sejumlah uang yang dipersiapkan untuk membantu biaya operasional keikutsertaan calon tertentu dalam suatu kontestasi Pilkada,” kata dia.

Jerry menuturkan tentang anggaran buat setiap parpol dan saksi. Dana itu bisa disiasati.

Barangkali Bawaslu akan memanggil pihak terkait atas dugaan mahar politik. “Pertanyaan saya apakah Bawaslu berani bertindak memberikan sangsi terhadap partai Gerindra. Kan ini diakui calon Gubernur Jawa Timur (Jatim) La Nyala Mattaliti.

Jika dalam pemeriksaan terbukti maka ada konsekuensinya kata Jerry yakni pasangan calon digugurkan, kemudian parpol pengusung, mengacu pada undang undang pilkada, yaitu tidak diperbolehkan mengusung calon pada pilkada berikutnya.

Dia mengaku, sangat susah membongkar permainan money politik bahkan mahar politik.

Langkah preventifnya tak lain adalah melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kepemiluan supaya melaporkan jika ada kejadian tersebut. Dengan demikian, Bawaslu akan turun lakukan investigasi.

Memang jika terbukti ada mahar dan money politik, Bawaslu akan dorong ke pengadilan. Terlebih dalam aturan sekarang, bisa ditindaklanjuti sampai hari H pelaksanaan pesta demokrasi

Dikatakannya, Tupoksi Bawaslu tak lain mencegah atau setidaknya bagaimana meminimalisir terjadinya transaksi politik. Janji semu kadang diiming-imingi paslon. Biasanya jika tidak dalam bentuk uang tunai tapi barang dan jasa.

Sementara dalam UU Nomor 7 tahun 2007 tentang pemilihan umum menyebutkan, transaksi jangan dilegalkan dengan sebutan mahar, tetapi tetap saja imbalan yang dilarang. Sehingga hal itu akan menjadi pekerjaan yang lebih bagi komisioner Bawaslu.Jadi kata dia, Panwas kabupaten/kota supaya lebih jeli lagi.

Larangan mahar politik lanjutnya, tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2015. Pada pasal 47 ayat 1 disebut, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Lebih lanjut Jerry mengatakan, Pasal 47 ayat 2, parpol atau gabungan parpol terbukti menerima imbalan, seperti maksud ayat 1, maka parpol atau gabungan parpol dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Sedangkan ujarnya, bagi partai yang terlibat dalam praktek ini maka akan dikenakan denda 10 kali lipat.

Persoalan sekarang ada di Bawaslu, apakah ada pubishment atau tidak.

“Saya minta agar Bawaslu tanpa pandang bulu jika terbukti ada partai-partai yang terlibat mahar politik kalau bisa dibekukan,” jelasnya.(*)

Dr Jerry Massie
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Indonesian Public Institute
Peneliti TEPI
Ketua DPP GIAK

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 45

DEWAN PERS WARTAKEPRI

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA