Penyerahan DPA dan Launching E-Government Kepri Dihadiri Bupati Natuna

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 45

WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menghadiri kegiatan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 dan Launching E-Government Provinsi Kepri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Dompak, Rabu (3/1/2018).

Keinginan masyarakat akan pemerintah yang responsif dalam menjawab keluhan-keluhan sangat tinggi. Maka, untuk mengatasi keluhan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi yang memungkinkan pemerintah menyediakan informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuat secara cepat.

“Untuk itu perlu dilakukan reformasi sistem dan pola kerja dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government),” Ujar Staf Ahli bidang Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Teguh Widjinarko saat membacakan sambutan Menteri PANRB.

Pemerintah daerah harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memecahkan masalah tersebut. “Cara-cara konvensional yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman harus ditinggalkan,” ujarnya.

Sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo, bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transparansi. Pengembangan TIK harus sesuai dengan kebutuhan rakyat, seperti menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat.

Dengan e-Government, diharapkan dapat mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

E-Government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat diterapkan melalui dari e-Budgeting, e-Procurement, e-Audit, e-Catalog, sampai cash flow management system dan banyak lagi lainnya. Untuk mendukung penerapan e-government, saat ini pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang SPBE.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengharapkan agar tahun 2018 seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota untuk lebih berinovasi dalam pelaksanaan pembangunan terutama melalui pemanfaatan berbagai peluang yang ada bagi pengembangan potensi maupun upaya menarik minat investasi di daerah.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Provinsi kepri bertekad untuk meningkatkan kualitas seluruh aspek pelayanan yang ada. Namun dalam penyelenggaraan pembangunan, koordinasi harus selalu terjalin, agar program kerja dapat sinergi bagi percepatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat diseluruh wilayah.

Gubernur juga mengapresiasi kerja keras seluruh kepala daerah yang ada dan jalinan koordinasi yang telah terjalin selama ini.

“Kedepan inovasi program kerja harus terus dikembangkan dalam rangka mengemban amanah mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, T.S. Arif Fadillah,menyampaikan bahwa APBD Provinsi Kepri tahun 2018 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tangagl 29 Desember 2017 dengan nilai mencapai 3,59 Triliun, terdiri dari pendapat asli daerah sebesar sebesar 1,22 Triliun, Dana Alokasi Umum, 1,25 T, Dana Alokasi Khusus 579,465 M serta ditambah dengan pendapatan lain yang sah.

Adapun belanja daerah dijabarkan dalam bentuk belanja langsung untuk biaya program kerja dan kegiatan sebesar 2,12 Triliun (59,1%) yang akan difokuskan pada belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Selanjutnya belanja tidak langsung sebesar 1,47 Triliun (40,96%) diperuntukan bagi belanja aparatur berupa tunjangan kesejahteraan, bantuan social, belanja bagi hasil pada Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa serta belanja lain yang bersifat tidak terduga melalui program kerja dan pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Bidang Budaya Kerja, Anggota DPRD, Pimpinan OPD, Kepala BPKP Provinsi Kepri, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri.

Kepala Bea Cukai Tanjung Balai dan Kepala Pengadilan Tinggi Kepri tokoh lembaga adat, ketua organisasi wanita Kepri serta unsur perguruan tinggi. (rikyrinovsky)

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 45

DEWAN PERS WARTAKEPRI

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA