Korupsi Dana Asuransi PNS Batam, Mantan Kasi Datun Kejari Batam Ditetapkan Tersangka

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39

Wartakepri.co.id, Tanjungpinang – Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dana penyelenggaraan asuransi kesehatan (Askes), di PT Bumi Asih Jaya ( BAJ ), Kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan dua orang tersangka yaitu : pengacara PT BAJ berinial MN dan Syafei, Jaksa Pengacara Negara, mantan Kasi Datun Kejaksaan Negeri Batam.

Seperti yang dilansir Batamtoday, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Yunan Harjaka menerangkan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang sudah terpenuhi. Penyelewengan dan penyalahgunaan Rp 55 miliar dana kewajiban PT BAJ ke Pemko Batam, yang ditempatkan dalam rekening bersama ‘escrow account’ dan dipindahakan ke rekening lain yang dibuat kedua tersangka.

Selanjutnya, pembuatan rekening bersama dalam menampung kewajiban PT BAJ ke Pemko Batam sambil menunggu putusan pengadilan atas perkara aquo yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua tersangka kembali membuka rekening giro, atas nama mereka tanpa diketahui Pemko Batam dan PT BAJ.

“Dana kewajiban PT BAJ dari putusan pengadilan pertama ini dilakukan penarikan sebanyak 31 kali,” terang Yunan, Kamis (14/9/2017).

Atas perbuatannya kedua tersangka, maka dijerat dengan pasal 3 Jo pasal 8 UU Nomor 21 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU nomor 8 tahun 2010 pasal 3 tentang tindak pidana pencucian uang.

“Walaupun belum dilakukan penahanan, penyidik kejaksaan akan memanggil kembali kedua tersangka dan 12 saksi lainnya untuk diperiksa,” ungkapnya

Kejaksaan Tinggi Kepri sangat serius menangani kasus ini, dengan cepat penyelidikannya hingga dugaan korupsi Rp208 miliar dana Asuransi PNS dan THL Pemko Batam ini, ditetapkan menjadi tersangka. Korupsi yang di dilakukan kedua tersangaka dari APBD kota Batam 2007-2012

Dari hasil penyelidikan, penyidik Kajati Kepri disebut telah menemukan tindak pidana korupsi dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengalokasian Rp 208 miliar APBD 2007- 2012 Kota Batam ke perusahaan asuransi BAJ tersebut.

Alokasi dana Askes dan JHT PNS dan THL Pemko Batam 2007-2012, dialokasikan Pemko Batam melalui APBD 2007 dengan Perda Kota Batam nomor 09 tahun 2006 tentang APBD Pemko Batam 2007. Hal ini menurut kejaksaan tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang belaku.

Dalam perjalananya Rp208 miliar dana Askes dan Jaminan Hari Tua PNS dan THL Kota Batam yang dialokasikan dari APBD itu, ternyata tidak dapat dicairkan oleh PNS dan THL, dengan alasan perusahaan asuransi BAJ sudah pailit.

Dana asuransi ini sebenarnya hanya tipu muslihat oleh mantan Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan Sekda, Agussaiman. Kedua orang ini memanfaatkan sekitar 6000 PNS untuk dibuatkan asuransi tanpa ada pemotongan gaji. Trik ini digunakannya untuk mengambil anggaran saja, namun bobroknya terbongkar setelah menikmati selama lima tahun lebih.

Terbongkarnya kasus ini hingga maju ke persidangan di PN Batam dan memutuskan, pihak PT BAJ harus membayar Rp.80 milyar ke Pemko Batam. Putusan ini tidak dierima pihak PT BAJ mentah mentah. Mereka kembali melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, MA hingga diajukannya PK. Namun hasil putusan tersebut, BAJ tetap harus membayar pada Pemko Batam sebesar Rp.70 milyar,dan lebih kecil dari putusan PN Batam sebelumnya.

Atas kasus ini, Ahmad Dahlan dan Agussaiman sudah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kejati Kepri.

 

( Nikson Simanjuntak )

 

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39


DEWAN PERS WARTAKEPRI Harris Hotel


PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA