OJK Mencatat Kalangan Direksi Paling Banyak Terlibat Kasus Tipibank

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Jumlah kasus perbankan yang berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang ditangani oleh Otoritas Jasa Keuanganan (OJK), menunjukan sebagian besar terduga pelaku adalah kalangan direksi dari lembaga perbankan tersebut. Dalam tahun 2014 hingga 2016, sebanyak 47 persen pelaku adalah anggota direksi, disusul pejabat eksekutif serta komisaris di perbankan tersebut.

Untuk menangani kasus kasus perbankan ini, maka OJK menjelaskan perannya dalam menangani kasus yang disebut Tipibank (Tindak Pidana Perbankan Tipologi dan Penanganannya). Melihat kasus per kasus, OJK mulai mensosialisasi tentang Tipibank kepada profesional perbankan, agar kedepan dapat menekan jumlah pelanggaran pidana perbankan.

Uzersyah Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, didampingi Direktur Investigasi Perbankan dan Investigator Eksekutif Pusat, memaparkan tentang perlunya sosialisasi Tipibank kepada dunia perbankan dan jasa keuangan di Batam.

Tujuan pembentukan OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, guna melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Ia jelaskan, untuk itu pihak OJK berkoordinasi bersama stake holder terkait seperti kepolisian RI, kejaksaan RI, dan pengadilan.

” Kegiatan sosialisasi juga dilengkapi dengan studi kasus dugaan Tipibank, baik disisi dana maupun kredit, dan para peserta kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh lembaga hukum dari Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian,” ungkap Uzersyah, Kamis (6/4/2017) di Ballroom SwissBell Hotel.

Sementara itu, Direktur Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat Hendra Jaya Sukmana menyampaikan, sosialisasi ini lebih tertuju kepada peserta khususnya dan rekan-rekan pengurus perbankan, baik pegawai perbankan syariah maupun konvensional lebih paham tentang apa saja yang termasuk tidak pidana perbankan.

“ Rekan-rekan perbankan ini memiliki prinsip kehati-hatian,” ujar Hendra.

OJK menegaskan untuk menjalankan industri keuangan perbankan, maka pengurus atau pegawai dengan integritas mumpuni. Sebab, perbankan bekerja atas dasar kepercayaan penuh dari nasabah yang penyimpan dana mereka di bank tersebut.

“Investigasi dari wilayah berdasarkan data statistik kami, banyak penyimpangan yang dilakukan industri perbankan, tapi untuk Kepri kami belum dapat datanya,” ucap dia.

Pengawasan perbankan dari Bank Indonesia beralih ke OJK sejak 1 Januari 2014 lalu. Tercatat pelaku dugaan tindak pidana perbankan periode tahun 2014 -2016 terdiri Anggota direksi 47 persen, Anggota dewan komisaris 9 persen, Pegawai bank 22 persen,
Pejabat eksekutif 19 persen dan Pemegang saham 3 persen.

Berdasarkan statistik Bank yang diselidiki ada bank BPR ada 50 kasus, kemudian 2015 menurun 15 kasus dan 2016 mengalami kenaikan 21 kasus.

Untuk BPD sebagai di Tahun 2014 ada 8 kasus, Tahun 2015 ada 4 kasus dan Tahun 2016 ada 13 Kasus.

Sementara, kasus penyimpangan kategori Bank Umum berdasarkan kegiatan Pendanaan yakni:
Tahun 2014 ada 1 kasus dengan nilai Rp.1,579 miliar, dan Tahun 2016 ada 1 kasus dengan nilai Rp.16,023 miliar.

Selanjutnya, segi nilai kasus penyimpangan kategori Bank Umum Pengkreditan yakni
Tahun 2014 ada 3 kasus dengan nilai Rp.191.002 miliar, Tahun 2015 ada 4 kasus dengan nilai Rp.423.209 miliar, dan Tahun 2016 ada 8 kasus dengan nilai Rp.7,438 miliar.

Penyimpangan kategori BPR/BPRS di Pendanaan yakni di Tahun 2014 ada 8 kasus dengan nilai Rp.13,558 miliar, Tahun 2015 ada 5 kasus dengan nilai Rp.7,998 miliar, Tahun 2016 ada 13 kasus dengan nilai Rp.48,483 miliar.

Penyimpangan kategori BPR/BPRS berdasarkan nilai Pengkreditan yakni Tahun 2014 ada 42 kasus dengan nilai Rp.250,130 miliar, Tahun 2015 ada 14 kasus dengan nilai Rp.17,867 miliar, Tahun 2016 ada 12 kasus dengan nilai Rp.46,969 miliar.

Pihak OJK akan terus sosialisasi masalah Tipibank ini. Dan, sosialisasi dilakukan bersama dengan melibatkan Direktur Investigasi Perbankan Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi, Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan Pusat, Deputi Direktur Departemen Pemeriksaan Khusus Investigasi OJK Pusat, Direktur Investasi OJK, Kepala OJK Kepri.(dedy swd/andi)

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39


DEWAN PERS WARTAKEPRI Harris Hotel

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA