WARTAKEPRI.co.id, TANJUNGPINANG – Rata-rata pedagang yang memakai kios-kios yang ada di pasar baru Tanjungpinang merupakan perpanjangan tangan dari orang yang kesekian kalinya, sehingga lapak-lapak yang ada tersebut menjadi tinggi harganya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengatakan, pada saat jajak pendapat dirapat DPRD Tanjungpinang terkait hal itu, padahal kejadiadian ini sudah sejak dulu sampai direktur BUMD yang baru Asep belum juga ada perubahannya.
” Padahal Direktur BUMD sudah menjabat cukup lama, berbulan-bulan tetapi hal ini tidak selesai-selesai,” sebutnya.
Diterangkannya, tentang hal ini harus menjadi perhatian, juga harus diawasi komisi yang terkait. Diungkapkannya, terkait hal tersebut Wakil Ketua I Tanjungpinang akan meminta DPRD Kota Tanjungpinang komisi II agar langsung turun kelapangan untuk melihat kondisinya secara langsung.
” Didalam rapat yang telah kita lakukan bersama Pemko Tanjungpinang beberapa kawan kita di DPRD Kota Tanjungpinang meminta agar pengelolaan pasar dikembalikan lagi ke Dinas terkait. Mengapa kita menggaji Direktur sekian mahalnya dan yang bekerja. Padahal kita sudah ada dinas terkait yang bisa mengelola pasar. Hal ini bisa kita belajar dengan Jogja dimana pasar dikelola Dinad Pasar dan hal itu malah mendapat untung,” bebernya.
Adapun menurutnya, kenapa BUMD menjadi rugi karenakan dari hasil pengelolaan pasar tersebut untuk menggaji direksinya saja sudah berapa, di Pemko Tanjungpinang kita sudah ada Dinas Pasar yang di gaji APBD.
” Hal ini merupakan beberapa konsep yang disampaikan teman-teman di DPRD,” ujarnya.
Diucapkannya, pihak DPRD kota Tanjungpinang juga meminta agar BUMD mencari lahan bisnis baru, di mana lahan bisnis tersebut jangan sampai bersain dengan pengusaha kalangan bawah.
” Bila usaha yang dibuat BUMD mematikan pengusaha kecil yang di Tanjungpinang, berarti bukannya memajukan warga Tanjungpinang itu,” tuturnya.(vero makmur)