TII Kritik Transparansi Lelang Jabatan di Daerah. Bagaimana di Natuna? ‎





WARTAKEPRI.co.id, NATUNA – ‎Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, masih banyak daerah yang menerapkan praktik lelang jabatan secara tertutup.

Padahal, transparansi dalam perekrutan pejabat merupakan cara yang baik untuk menghindari praktik dagang jabatan, seperti yang diduga terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

“Selama proses dan kriterianya tidak transparan, maka lelang jabatan tidak menjamin bebas dari praktik KKN serta tidak menjamin juga mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas,” kata Dadang di Jakarta, Kamis (5/1/2016) sadur dari beritasatu.com.

Dia mengingatkan, lelang jabatan yang tidak transparan juga akan sarat konflik kepentingan dan cenderung korup. Jika sudah demikian yang terjadi, jangan berharap akan tercipta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jujur dan mau melayani serta mengayomi masyarakat.

Menurutnya, dalam praktik jual-beli jabatan ada banyak modus yang biasa dilakukan. Namun, yang paling sering dijumpai adalah melalui proses “di belakang pintu”.

Dalam proses itu, ada transaksi tertutup antara pejabat yang berwenang dan para pihak yang berkepentingan menduduki jabatan tertentu.

Selain itu, juga kerap dilakukan oleh para politisi atau orang-orang berpengaruh di luar birokrasi, termasuk pengusaha. Orang-orang tersebut biasanya juga memainkan peran penting untuk memengaruhi proses perekrutan, mutasi, atau pengangkatan pejabat.

Tejadi oleh Bupati Klaten,Sri Hartini yang juga adalah kader PDI Perjuangan diduga menerima suap terkait promosi jabatan dalam pengisian susunan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah seperti diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Safrizal S, Aktivis antikorupsi Natuna kepada, Wartakepri.co.id, ‎Sabtu,(7/1/2017) mengatakan, memang ramai pekan lalu perombakan kabinet Pemerintahan Bupati Natuna Hamid Rizal tak tangung tangung ada 18 orang pejabat eselon II B, 38 orang pejabat eselon III A, 63 orang pejabat eselon III B, 224 orang pejabat eselon IV A dan 25 orang pejabat eselon IV B.

Apakah pelantikan itu, kemarin, sesuai dengan bidang keahlian masing masing. Tentu bupati lah yang tahu aparat sipil pemerintahan Natuna walau masih banyak suara sumbang terdengar saat pelantikan itu, timpal safrizal.

Pertanyaan publik Natuna, apakah di Provinsi Kepri dan kabupaten Dalam penyusunan jabatan mengalami kondisi terjadi di kabupaten klaten,semoga tidak demikian,tutupnya.
(rikyrinov)



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA