Ribut Soal LKS, DPRD Komisi IV Panggil Disdik Untuk RDP


WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Beredarnya kembali buku Lembar Kerja Siswa (LKS) pada beberapa sekolah di Kota Batam, membuat orang tua murid resah hingga terjadi keributan saat membeli bukun tersebut di toko buku karena antrinya sangat panjang. Sementara untuk aturan buku LKS tersebut tidak lagi dibenarkan.

Komisi IV DPRD Kota Batam yang membidangi pendidikan, menjadwalkan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. Dengan Agenda mempertanyakan atas beredarnya Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dibeberapa sekolah di Kota Batam.

“Kami sudah surati Kepala Disdik, Muslim Bidin agar hadir pada RDP hari Senin (9/1). Dalam rapat nanti akan mempertanyakan kenapa masih ada sekolah yang mewajibkan siswanya memakai LKS,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Ricky Indrakari, Jumat (6/1).

Baca Juga :  Rangkaian Kegiatan Pimpinan DPRD Batam dan Paripurna KUA PPAS 2018

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 66 tahun 2010 hasil revisi PP nomor 17 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan telah dijelaskan; bahwa setiap tenaga pendidikan, Disdik serta Pemerintahan Daerah dilarang menjadi distributor dan pengecer buku sekolah baik untuk paket maupun LKS.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI. No 2 Tahun 2008 Bab VII Pasal 11 dituangkan bahwa Pendidik, tenaga pendidik, anggota komite sekolah, Disdik, Pemerintah Daerah, pegawai Disdik, dan atau koperasi yang beranggota pendidikan, dan atau tenaga pendidik satuan pendidikan baik secara langsung atau bekerja sama dengan pihak lain dilarang bertindak menjadi distributor pengecer buku kepada peserta didik, dan satuan pendidikan yang bersangkutan. Tegas Riki Indrakari.

Baca Juga :  Inilah Daftar Menu " Mie " Khas Kepri yang Dijamin Anda Ketagihan

Dalam aturan berlaku, alat bantu mengajar bukanlah LKS melainkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan tujuan sebagai pegangan guru dalam mengajar di kelas, untuk pembuatan dan persiapan dilakukan guru agar sesuai dengan kompetensi.

Sementara itu, Anggota DPRD Komisi IV lain, Fauzan menilai praktek jual beli LKS merupakan metode lama untuk kepentingan kelompok atau individu. Bahwa pengadaan buku untuk siswa sudah masuk pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak lagi dikenakan biaya alias gratis.

“Adanya praktek LKS ini sudah menyalahi intruksi Walikota Batam, karena sebelumnya sudah melarang jual beli LKS ditahun 2017,” ungkap Fauzan

Baca Juga :  Ketum PWI Margiono: Mestinya 700 Perusahaan Pers yang Terverifikasi Dewan Pers ‎

Untuk itu, meminta kepada Disdik bersama Inspektorat Kota Batam agar melakukan penelusuran terkait terjadinya praktek jual beli LKS karena meresahlan orang tua murid. Disdik harus meningkatkan perannya dalam melakukan kontrol disemua Sekolah, sehingga tidak terulang kembali kejadian yang serupa. Dengan demikian Pendidikan di Kota Batam dapat belajar mengajar dengan tenang.

LKS bukan satu cara dalam peningkatan kemampuan siswa, yang harus dilakukan yaitu bagaimana metode dan sistim belajar mengajar yang baik dapat diterima murid dengan mudah. Namun tidak mengesampingkan mutu pendidikan itu sendiri. Kata Fauzan. ( Nikson Simanjuntak )

Ikuti Berita Terbaru Kami


DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA
AWAL BROS