PP 60/2016 yang Naik Biaya Administrasi Urus STNK dan TNKB





WARTAKEPRI.co.id, JAKARTA – ‎Bagi pemilik kendaraan bermotor, pada dokumen STNK, terdapat keterangan item biaya yang dibayarkan. Di sana tertulis diantaranya Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), asuransi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Biaya Administrasi STNK dan Biaya Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Kenaikan berdasarkan PP 60/2016 itu pada dua item terakhir itu, yaitu Biaya Administrasi STNK dan Biaya Administrasi TNKB. Atau jika ada balik nama kendaraan, maka dikenakan pada BBN-KB.

Dua item terakhir, yaitu biaya administrasi STNK dan TNKB ini dibayarkan lima tahun sekali. Sedangkan pengurusan STNK untuk tahun berjalan hanya dikenakan biaya ‘stempel’ atau pengesahan sebelumnya gratis yang juga diatur dalam PP ini.

PP 60/2016 tidak mengatur Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masuk dalam kelompok pemasukan negara dari pajak.

Meski begitu banyak orang masih kebingungan, sehingga kemudian berbagai pihak memberikan penjelasan, termasuk Kantor Staf Presiden (KSP).

“Informasi yang menyebut bahwa pajak kendaraan bermotor dinaikkan itu tidak benar.

Yang benar adalah kenaikan biaya administrasi yang pada umumnya berlaku untuk pengurusan surat-surat kendaraan berjangka waktu lima tahun sekali,” begitu penjelasan dari Kantor Staf Presiden yang rilisnya diterima wartakepri.co.id, Jumat (6/1/2017).

informasi menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor dinaikkan adalah tidak benar.

Yang BENAR adalah kenaikan biaya administrasi, yang pada umumnya berlaku untuk
pengurusan surat-surat kendaraan berjangka waktu lima tahun sekali.

Kenaikan biaya tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk meningkatkan
pelayanan publik yang berkaitan dengan pengurusan surat kendaraan bermotor, termasuk
memperbaiki kualitas surat kendaraan,serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan
berkendaraan di jalan raya.

Ada beberapa alasan yang mendasari perubahan tarif ini.

Pertama perlu adanya peningkatan fitur keamanan dan material STNK sebagai dokumen berharga pada layanan Samsat tiap daerah hingga seluruh Indonesia.

Kedua, perlu peningkatan dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan pelayanan STNK di Samsat.

Ketiga, meningkatnya biaya perawatan peralatan Samsat dan dukungan biaya jaringan agar
dapat online seluruh Polres, Polda se Indonesia ke Korlantas Polri (NTMC Polri).

Keempat perlu adanya modernisasi peralatan komputerisasi Samsat seluruh Indonesia untuk mewujudkan standar pelayanan.

Dan Kelima, perlu dukungan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor Samsat seluruh Indonesia agar berstandar nasional.

PP No. 60 tahun 2016 tersebut ditandatangani oleh Presiden pada 2 Desember 2016,diundangkan pada 6 Desember 2016 oleh Menkumham, dan mulai berlaku 6 Januari 2017.

PP ini tidak muncul tiba-tiba. FGD sudah dimulai sejak dua tahun lalu.

Usulannya kemudian disampaikan Kapolri sejak tahun 2015 kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Setelah itu dilakukan harmonisasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan didiskusikan dengan Kemenko Polhukam.(rilis/rinovsky)

Alois Wisnuhardana 
Staf Kantor Presiden Republik Indonesia.



DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA