Bahas Moratorium Reklamasi, Kadin Kepri Undang Menteri Susi ke Batam ‎


WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kepulauan Riau telah menyampaikan undangan kepada Menteri Kelauatan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti untuk hadir di Batam dalam rangka melakukan dialog dengan seluruh stakeholder di Kepulauan Riau tentang solusi terbaik atas moratorium reklamasi.  

Menteri Susi rencananya dihadirkan di Batam pada tanggal 17 Januari 2017. Dialog dengan menteri Susi dihelat oleh Kadin Kepri yang dihadiri oleh sejumlah asosiasi pengusaha yang berada di bawah naungan Kadin. 

Selain menteri Susi, Kadin juga menghadirkan nara sumber Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri, Walikota Batam, dan Kepala BP Batam.  

Baca Juga :  Penimbunan Hutan Magrove di Km 8 Tanjungpinang Milik Siapa ?

Menurut Ketum Kadin Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana, Kadin terpaksa harus mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membicarakan masalah serius ini, karena moratorium reklamasi yang dilakukan Pemko Batam tidak memberikan solusi dan tidak jelas batas akhir moratorium tersebut. 

Apalagi jika mengacu  pada UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan perizinan reklamasi berada ditangan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Hasil yang diharapkan dari Dialog ini adalah adanya kejelasan dan kepastian soal pelaksanaan reklamasi. Ketika nanti menteri mengizinkan untuk dilanjutkan, maka Pemerintah Daerah tinggal membuat rambu dan aturan yang jelas yang wajib dipatuhi semua pengusaha. 

Baca Juga :  Gubernur Sumbar Terima Kunjungan Media dan Agen Wisata Korea Selatan, Ini Targetnya

Makruf menuturkan, penghentian atau moratorium reklamasi seharusnya tidak dipukul rata, harus dilihat kasus  per kasus mana yang secara teknis tidak memungkinkan, dan mana yang layak dilanjutkan.  Ditambahkan lagi, pemerintah daerah seharusnya memberikan rambu yang jelas tentang tata cara melakukan reklamasi. 

Selain masalah analisis dampak lingkungan, penanganan dampak saat pelaksanaan seperti jalanan yang kotor dibicarakan bersama-sama solusinya sehingga pembangunan tidak terhenti. Masalah jalan kotor misalnya, bisa diselesaikan dengan mempersayaratkan pada pengusaha yang melakukan cut and fill atau perusahaan reklamasi agar menutup truk dan mencuci ban mobil sebelum memasuki jalan raya.  

Baca Juga :  Warning Komisi II DPR RI ke Presiden Jokowi Untuk Tidak Lanjutkan Ex Officio BP Batam

Demikian halnya dengan masalah kontribusi pengusaha terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah perlu menghitung secara bersama-sama agar daerah juga mendapatkan haknya dan dunia usaha terus berjalan. 

Makruf mengingatkan bahwa keterbatasan lahan menjadi salah satu pertimbangan penting pemerintah untuk melakukan reklamasi, apalagi Singapura saja terus melakukan reklamasi yang pada akhirnya garis pantai negara Singa itu pun bergeser makin ke dalam. (r/dedy swd)

Ikuti Berita Terbaru Kami


DEWAN PERS WARTAKEPRI PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO BATAM
DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
DPRD ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD
WIRARAJA
AWAL BROS