Gubernur: Peraturan Daerah Tentang RT/RW Merupakan Salah Satu Kunci Menjalankan Pembangunan

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 45

WARTAKEPRI.co.id, TanjungPinang -Pemerintah Provinsi Kepri bertekad mengedepankan sikap persuasif dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di semua kabupaten dan kota setempat.

Usai Sholat Jumat,Akhirnya Gubernur Provinsi Kepri Nurdin basirun Penandatanganan Kesepakatan Ranperda RTRW Provinsi Kepri 2016-2036, Gubernur bersama Bupati Walikota Se Provinsi Kepri.

Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun mengatakan bahwa peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri merupakan salah satu kunci berjalannya pembanguan maka harus terus di gesa penyelesaiannya mengingat perjalanan panjang yang dilalui untuk ditemukan titik jelasnya agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan intensif kedepan.gubernur-peraturan-daerah-tentang-rt-dan-rw-merupakan-salah-satu-kunci-menjalankan-pembangunan-warta-kepri-0

“Melalui perjalanan yg cukup panjang dan melelahkan, pada hari ini kita dapat menandatangani Berita Acara, Inshaallah segera mungkin DPRD dapat menjadikan RANPERDA ini menjadi PERDA kedepan sehingga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” ujar Nurdin dalam sambutannya saat acara penandatanganan berita acara kesepakatan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Provinsi Kepri 2016-2036, antara Gubernur dengan Bupati Walikota se Provinsi Kepri, di Rupatama Lt.4 kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang. Jum’at (02/12/2016).

RTRW Provinsi Kepri ini sendiri sedianya sudah dilakukan pembahasan sejak dari tahun 2006, namun berapa waktu lalu dikarenakan keluarnya surat keputusan dari menteri kehutanan terkait perizinan kawasan hutan lindung, maka pembahasan jadi terhenti karena takut ada item yang bertentangan dengan Kepmen tersebut.

Rancangan Perda tentang RTRW Provinsi Kepri sendiri sudah mengalami perjalanan panjang sejak 2005, lalu terbit UU No.26 tahun 2007 terkait hal tersebut maka dokumen yang ada harus disesuaikan kembali.

Pun pada 2009 dibentuk tim Terpadu oleh Menteri kehutanan yang bertujuan untuk melakukan kajian terhadap perubahan kawasan hutan.

Tahun 2012, 2013, 2014 terbit SK Menteri Kehutanan yang berakibat tertundanya penyelesaian RTRW Provinsi Kepri.

Disamping itu, Gubernur Nurdin juga mengucapkan terimakasih atas kerjasama kondusif antara pemerintah bersama DPRD saling bahu membahu bersama melakukan pembahasan dengan semangat.

Dewan kepri sinergy melakukan analisa yang tajam untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan bersifat lintas sektor, wilayah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan keserasian antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

RTRW sangat penting sebagai acuan pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RTRW di tingkat kabupaten/kota.

Hadir pada penandatanganan ini Bupati Natuna Hamid Rizal, Bupati Lingga Alias Welo, Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, Plt. Sekdakab Bintan Akib Rachim, Plt. Sekdakab Anambas Sahtiar, Plt. Sekdakab Karimun M. Firmansyah dan Asisten I Kota Tanjungpinang Mekhwanizar.(R/Rikyrinov)

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 45

DEWAN PERS WARTAKEPRI

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA