Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan bahwa DPRD dan Pemprov Kepri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan Undang-Undang.
“Saya rasa keliru kalau sekda bicara seperti itu. Apapun kegiatan di DPRD yang menyangkut pemerintahan dan kepentingan umum diketahui Pemprov dan begitupun sebaliknya,” kata Jumaga di Kantor Kemenkumham Jakarta, Rabu (9/11/2016).
Jumaga menjelaskan bahwa, DPRD harus hadir dalam pelantikan pejabat bukan tanpa alasan. Sebab, DPRD harus ikut mengawasi pejabat-pejabatnya yang akan menjadi mitra kerjanya di lingkungan Pemerintah Perovinsi Kepri.
“Ya kita harus mengawasi juga. Jangan sampai nanti Gubernur menunjuk pejabat yang duduk karena faktor nepotisme, dan tidak sesuai dengan kompetensinya,” tutur Jumaga.
Komentar yang sama juga di sampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kepri, Riski Faisal. Ia menilai bahwa para pejabat yang nanti menjabat merupakan mitra dari pemerintah. Sebagai mitra, sudah sepatutnya DPRD mengetahui siapa saja pejabat yang akan bekerjasama dengan mereka.
“Jangan dipikir kami ingin menghambat. Justru kami sedang menjalankan tugas. Jadi DPRD ini jangan ditinggalkan,” ucap Riski.
Sementara itu Wakil ketua III DPRD Amir Hakim Siregar juga melihat pelantikan mendadak tanpa pemberitahuan dinilainya kurang beretika. Padahal UU 23 tahun 2014 mengamanatkan pelaksanaan pemerintahan dilakukan bersama-sama.
“Jadi kalau mendadak tanpa pemberitahuan, biasanya ada yang ditutupi. Tapi ya, mudah-mudahan tidak,” ucapnya.
Husnizar Hood Wakil Ketua II DPRD, mengatakan Ia mencoba berprasangka baik jika pemerintah lupa mengkomunikasikan rencana pelantikan ini.
“Mungkin mereka lupa. Tapi ya memang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, baru kali ini kita tidak di beritahu,” tuturnya.(yansyah).
