Kapolda: 2 Pejabat Disduk Tersangka Pungli, Sang Kadis Md Saksi

BANNER WARTA KEPRI

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39

WARTAKEPRI.co.id, BATAM – Kapolda Kepri Brigjen Pol Sam Budigusdian menjelaskan hasil operasi tangkap tangan kegiatan pungutan liar (Pungli) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemko Batam, telah ditetapkan dua orang pegawai negeri sipil sebagai tersangka. Mereka adalah J alias B (Kabid Catatan Sipil) dan I (staf bidang catatan sipil) di Kantor tersebut.

” Penyelidikan hasil operasi pada hari Senin 17 Oktober 2016, pukul 14.00 WIB, Tim Satgas Merah Putih Polda Kepri, dan setelah dilakukan penyelidikan selama tiga hari, tentang pungli maka ditetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah J dan I,”papar Brigjen Pol Sam Budigusdian, Selasa (18/10/2016).

Diterangkan, dari tersangka J alias B diamankan barang butki sebesar Rp 2.484.000, dengan akta kelahiran 43 buah, surat kematian 6 buah. Sedangkan dari tersangka I diamankan barang bukti sebesar Rp 700 ribu, foto copy surat-surat persyarakat akta lahir (foto copy kartu keluarga).

Modus Operandi yang digunakan dalam pengurusan penerbitan surat-surat terkait kependudukan seperti Akta Lahir, Akta Nikah, Surat Pindah da KTP tidak dilakukan secara prosedural/ unprosedural dengan cara menerima titipan langsung dari masyarakat tata calo yang mengurus, dengan memerikan sejumlah uang yang diselipkan dalam dokumen persyaratan kepengurusan dengan variasi uang yang diserahkan per orang Rp 20 ribu sampai dengan Rp 150 ribu.

Menurut pasal 11 dan atau pasal 12 huruf a UU RI no. 12 Tahun 2001 terkait perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“ Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ” dan atau “ Pegawai negeri atau penyelengara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya ”dan atau pasal 95 huruf B UU RI no. 24 Tahun 2013 terkait perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan.

“ Bahwa setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, kecamatan UPT Instansi Pelaksana dan Pelaksana yang memerintahkan dana tau memfasilitasi dana tau melakukanpungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.A (Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya) ”

Ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- tentang administrasi Kependudukan “ Bahwa setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, kecamatan UPT Instansi Pelaksana dan Pelaksana yang memerintahkan dana tau memfasilitasi dana tau melakukanpungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.A (Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya) ” ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,-.

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) saksi, yaitu J als B (KabidCapil), I (Staf Bidang Capil), N (Kasi perpindahan penduduk), M (Kadisdukcapil). H (Kabid KTP) f.RS (KasiPendaftaran).

Dan pada hari ini Selasa tanggal 18 Oktober 2016, telah dilaksanakan Gelar perkara dengan hasil menetapkan status sebagai tersangka kepada J als B, dan I terhadap saksi-saksi yang telah diperiksa yaitu N, M, H dan RS, kemudian saksi-saksi tersebut diperbolehkan pulang setelah dilakukan pemeriksaan dan menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidikan.(r/dedy swd)

Klik Follow Untuk Baca Berita Terbaru Kami :

  • 39


DEWAN PERS WARTAKEPRI Harris Hotel

Berita Terkait



PEMPROV KEPRI
DPRD KEPRI
PEMKO TANJUNGPINANG
PEMKO BATAM DPRD BATAM
PEMKAB ANAMBAS
PEMKAB BINTAN
PEMKAB KARIMUN
PEMKAB LINGGA
DPRD LINGGA